Jakarta (MA)- Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh mendukung dan mengapresiasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang telah melaporkan Pemerintah Aceh ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan mobil dinas yang anggarannya mencapai 100 Miliar lebih. Hal tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak bagi masyarakat di Provinsi Aceh.
“Dimasa Pemerintahan Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, Pemerintahan Aceh makin sarat dan Penuh Mafia Proyek berdasi yang sudah memenuhi unsur tindak Pidana Korupsi. Dimulai dengan Proyek Pengadaan Alat tulis di Kadin dan lain lain,” kata Polem Muda Ahmad Yani selaku Ketua Forkab Aceh yang juga sekaligus menjabat anggota Dewan Kehormatan Yayasan Kerja Indonesia Jaya (YKIJ), melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Selasa 26 November 2019.
Padahal sebelumnya, YARA telah menyurati dan meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh membatalkan pengadaan 172 unit mobil dinas, dikarenakan bukan kepentingan mendesak serta bukan untuk kepentingan Rakyat Aceh, akan tetapi hanya kepentingan gaya hidup untuk pejabat di pemerintahan.
Menurut Polem, pengadaan mobil dinas yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan 2019, juga tidak sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Aceh
Sementara itu, proyek pembangunan 1.100 unit rumah dhuafa yang dananya berasal dari infak masyarakat Aceh yang diperuntukan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki atau mempunyai rumah yang layak huni, kok malah ditunda dan dibatalkan.
“Dikemanakan uang Zakat masyarakat Aceh ?. Apakah anggaran pembangunan yang di kucurkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia hanya digunakan untuk kepentingan gaya hidup pejabat Pemerintahan di Aceh. Dimana pertanggungjawaban Plt Gubernur Aceh,” tanya Polem.
Sementara Plt Gubernur Aceh telah menginstruksikan Lembaga Baitul Mal Aceh untuk segera merealisasikan program pembangunan rumah duafa tiga bulan yang lalu. Sementara, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Rahmad Raden kepada media online mengatakan, Baitul Mal Provinsi Aceh akan membangun 1.100 rumah dhuafa pada bulan Oktober 2019, dan sebagian rumah dhuhafa ini sedang dalam proses pengerjaan. Diperkirakan akan rampung seluruhnya pada akhir tahun 2019. Namun kenyataan dilapangan, Pembangunan RSS oleh Baitulmall Provinsi Aceh, belum ada sama sekali terlaksana.
“Forkab menilai, Aceh saat ini dibawah kepemimpinan seorang pemimpin yang kapitalis dan tidak beradab serta tidak memperdulikan masyarakat yang kondisi perekonomian mereka saat ini sedang sangat sulit. Sementara, Pemerintahan Aceh hanya duduk manis dan tenang, yang hanya mengutamakan kepentingan gaya hidup pejabatnya,” ujarnya.
“Nova Iriansyah sebagai pelaksana tugas harian Gubernur Aceh, apabila belum mampu memikul tugas dan tanggungjawab sebagai tugas seorang Plt Gubernur yang amanah, sebaiknya mengundurkan diri saja dari jabatannya yang sekarang. Karena rakyat Aceh perlu seorang Pemimpin yang bekerja nyata bukan karya kata, dan Pemberi Harapan Palsu (PHP),” tutup Polem Muda Ahmad Yani. (Ahmad Fadil)
