Jakarta (MA)- Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh, mendukung tindakan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang mengajukan permohonan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk melakukan audit keuangan dan kinerja Pemerintah Aceh, terkait rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2019 sebesar Rp. 17,104 Triliun.
“Audit ini bertujuan, untuk mengkaji apakah pengelolaannya telah memenuhi aspek ekonomis, efesiensi dan efektivitas. Sehingga serapannya rendah,” ungkap Ketua Forkab Aceh, Polem Muda Ahmad Yani melalui Sekjen Forkab, Boy Satriawan, MP di Jakarta, Rabu 13 November 2019.
Selain itu, Forkab Aceh juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bapak Tito Karnavian, agar bekerjasama dengan BPK RI untuk segera menindaklanjuti dan melakukan penyisiran APBA di Aceh. Karena sudah menjadi tugas dari Mendagri untuk melakukan pembinaan pembangunan harus tepat sasaran.
Sebagaimana diketahui, Program Prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah, terkait dengan Pembangunan SDM, Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Mempermudah Investasi, Transformasi SDA ke Manufaktur Teknologi, serta Perbaikan Regulasi.
“Sedangkan di Aceh, rendahnya realisasi APBA 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019 terhadap keuangan sebesar 57,4 persen dan fisik sebesar 65,0 persen. Menurut data dari websitena P2K, APBA terserap belum sampai 70 persen. Serapan APBA yang sangat rendah, berdampak luas bagi masyarakat Aceh. ujar Boy Satriawan.
Lanjutnya, rendahnya realisasi APBA ini, sangat berpengaruh besar kepada pembangunan infrastruktur di Aceh yang sangat di butuhkan oleh masyarakat Aceh, seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, dan bangunan layanan publik juga pada kegiatan yang terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat.
“Oleh karena itu, Forkab Aceh berharap Pemerintah Pusat melalui Kemendagri segera menyisir dan memastikan setiap dana yang dikucurkan oleh Pemerintahan Aceh, apakah diimplementasikan bagi masyarakat. Forkab Aceh melihat, APBA lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan barang,” tutup Sekjend Forkab Aceh Boy Satriawan. (Ahmad Fadil)
