Menurutnya, FISIP USK memiliki tanggung jawab moral sebagai institusi pendidikan tinggi untuk menghadirkan ruang dialog yang berbasis ilmu pengetahuan sebagai landasan dalam melahirkan kebijakan publik yang komprehensif, rasional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“FISIP USK menggelar diskusi ini karena memiliki tanggung jawab moral sebagai institusi pendidikan tinggi untuk menghadirkan ruang dialog yang berbasis ilmu pengetahuan sebagai landasan melahirkan kebijakan publik yang komprehensif, rasional dan memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Hamdani.
Ia berharap diskusi publik tersebut mampu melahirkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh dalam merumuskan arah kebijakan pengembangan Blok Andaman.
Pengembangan Blok Andaman dinilai bukan hanya berbicara tentang investasi dan produksi gas, tetapi juga menyangkut masa depan Aceh dalam memanfaatkan sumber daya alamnya. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, legislatif, akademisi, dan masyarakat menjadi hal yang penting agar potensi energi besar tersebut benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh sekaligus mendukung kedaulatan energi nasional.(R)
