Sementara itu, DPRA sebagai lembaga pengawas kebijakan Pemerintah Aceh menyampaikan berbagai saran dan dukungan terhadap langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh agar pengelolaan Blok Andaman berpihak pada kesejahteraan masyarakat Aceh.
Di sisi lain, BPMA membeberkan peran dan langkah yang dilakukan sebagai lembaga pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas di Aceh dalam memastikan pengelolaan sektor migas berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat bagi daerah.
Kalangan akademisi juga turut memberikan kritik dan masukan terhadap dinamika pengembangan Blok Andaman. Berbagai pandangan disampaikan agar pengelolaan sumber daya energi tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan jangka panjang masyarakat Aceh.
Diskusi publik tersebut diikuti oleh mahasiswa, dosen, jurnalis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta berbagai elemen masyarakat lainnya yang turut memberikan perhatian terhadap masa depan pengelolaan sumber daya migas di Aceh.
Dekan FISIP USK Hamdani mengatakan, diskusi yang digelar pihaknya bertujuan untuk melahirkan rekomendasi sebagai jalan keluar atas polemik pengelolaan gas Blok Andaman yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
