FCSR Ajak Bupati Definitif Tetapkan Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pada rapat kerja ke satu itu, FCSR Menetapkan Standar Kegiatan CSR, agar tidak terjadi tumpang tindih Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan tidak bertentangan dengan Undang Undang (UU) dan Qanun (Perda) CSR.

“Ini perlu kita lakukan, agar semua bisa berjalan sesuai rulenya. Untuk itu FCSR akan melakukan monitoring dan evaluasi kerja di semua perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah ini,” Tegas Sayed.

Sebutnya lagi, monitoring dan evaluasi itu bukan untuk mengintervensi pihak perusahaan, lebih kepada pengumpulan bahan, sebagai Data Base pemerintah.

Mengingat keberadaan FCSR dibentuk oleh SK Bupati, bukan lembaga yang berdiri sendiri. Erat sekali kaitannya dengan misi dan visi pemerintah yang sedang berjalan.

“Kehadiran kita, kan membantu pemerintah, untuk menertibkan dan mengingatkan perusahaan-perusahaan yang alpa dalam penyaluran CSR-nya. Untuk itu kita ingatkan, agar semua sendi sendi kehidupan masyarakat terpenuhi secara fisik pembangunan dan ekonomi khususnya,” beber Sayed.

Sewajarnya, karena kehadiran FCSR mendorong Bupati terpilih untuk sesegera mungkin mengundang semua perusahaan terkait tanggung jawab sosial mereka tahun 2025.

Epektifitasnya harus dihadiri oleh unsur Forkompinda, Dinas terkait dan Legislatif. Upaya kegiatan dimaksud agar bisa dilaksanakan setelah Bupati terpilih dilantik.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya