Bahkan, Faisal menyebut sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) kini berada dalam koordinasi Taqwallah. Kondisi itu, menurut dia, menimbulkan pertanyaan di kalangan relawan yang merasa pernah berseberangan secara politik dengan kelompok tersebut dalam Pilkada 2024.
“Bagaimana mungkin kawan-kawan yang dahulu berjuang bersama Mualem-Dek Fadh melihat orang yang pernah berada di pihak berbeda kini kembali memegang peran penting dalam pemerintahan? Ini tentu menjadi kegelisahan,” katanya.
Karena itu, Faisal kembali meminta Mualem dan Dek Fadh mengevaluasi keputusan terkait posisi Taqwallah di lingkungan Pemerintah Aceh. Ia juga berharap Penjabat Sekda tidak terburu-buru mengambil langkah yang berpotensi mengabaikan aspirasi tim pemenangan dan relawan.
“Kami hanya meminta pimpinan memiliki kacamata yang adil dalam melihat persoalan ini. Jangan lupakan perjuangan tim, relawan, dan rakyat Aceh yang telah mengantarkan pemerintahan ini melalui Pilkada 2024,” ujar Faisal. (*)
