Menurut dia, kemenangan Mualem-Dek Fadh dalam Pilkada 2024 tidak terlepas dari perjuangan partai koalisi, tim pemenangan, dan relawan. Karena itu, ia berharap kontribusi mereka tidak dilupakan dalam proses penataan pemerintahan.
Faisal mengatakan, pihaknya tidak bermaksud mencampuri kewenangan gubernur dalam menentukan pejabat. Ia memahami bahwa pengangkatan dan penempatan Sekda merupakan kewenangan gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, ia meminta agar proses penataan birokrasi juga mempertimbangkan aspirasi pihak-pihak yang telah berjuang memenangkan pasangan Mualem-Dek Fadh.
“Kami tidak melarang siapa pun membawa orang-orangnya ke dalam pemerintahan. Tetapi, jangan sampai partai koalisi dan relawan yang telah berjuang justru dilupakan. Mereka juga memiliki beban moral terhadap rakyat Aceh,” ujarnya.
Faisal turut menyoroti kondisi Aceh yang masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak bencana banjir. Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan konsolidasi dan kepentingan masyarakat daripada persoalan penempatan orang dalam birokrasi.
Ia juga mengungkapkan kekecewaan sejumlah relawan karena menilai posisi strategis dalam pemerintahan justru kembali diisi oleh figur-figur yang sebelumnya berada di lingkaran kekuasaan pada masa pemerintahan terdahulu.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
