Dengan adanya honorarium tersebut, kata Ketua Komite I DPD RI ini, maka akan lebih memotivasi imuem mukim dan perangkat mukim lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.
“Terbatasnya dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten juga lumayan
menghambat kegiatan-kegiatan yang seharusnya diselenggarakan di Mukim.
Dalam menyelenggarakan kegiatan di mukim imuem mukim lebih banyak menggunakan dana dari swadaya agar kegiatan penting tetap terselenggara,” tutup Fachrul Razi.(R).
