Enam Belas Tahun Tanpa Cacat, Kemenkumham Jaga Integritas di Tengah Arus Reformasi

“Prestasi ini mendorong kami untuk terus menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Di Aceh sendiri, komitmen itu terlihat dari upaya berkelanjutan memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kapasitas SDM, dan memperkuat budaya kerja berbasis kinerja serta keterbukaan.

Lebih dari Sekadar Laporan

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, bahkan menyebut Kemenkumham sebagai “lembaga dengan rekor WTP terbanyak di Republik Indonesia”. Sebuah pengakuan yang jarang disematkan secara terbuka oleh lembaga auditor negara.

WTP bukanlah penghargaan yang mudah diperoleh. Ia adalah hasil audit menyeluruh atas sistem, administrasi, hingga setiap rupiah yang keluar dan masuk.

Ketika sebuah lembaga mendapatkannya berturut-turut selama 16 tahun, itu menandakan budaya integritas yang telah mengakar kuat.

Warisan Integritas di Tengah Reformasi

Reformasi birokrasi yang dijalankan Kemenkumham selama ini tidak hanya tentang perbaikan sistem keuangan, tetapi juga pembentukan karakter aparatur negara.

Dalam konteks Aceh, semangat itu menemukan relevansinya. Wilayah yang sarat sejarah hukum dan perjuangan HAM ini menjadi ladang subur bagi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan administratif.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya