Disebutkan, bahwa pendapat Gabungan Komisi dan laporan dari Fraksi-Fraksi terhadap R-APBK Tahun Anggaran 2024 akan dievaluasi, dipelajari dan ditindaklanjuti dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan menjadi perhatian SKPK terkait.
Keterbatasan anggaran dan besarnya kebutuhan belanja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat, di sisi lain pemerintah juga menganggarkan belanja untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang menjadi tanggungjawab bersama.
Kata Mahyuzar, anggaran APBK 2024 lebih fokus kepada menyukseskan Pemilu dan pembangunan daerah yang cukup besar, sementara pendapatan daerah untuk memenuhi belanja sangatlah terbatas dan memerlukan upaya-upaya untuk mencari sumber lain, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
“Kita berharap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang telah disepakati bersama menjadi suatu harapan dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat,” ungkap Mahyuzar.
Untuk menindaklanjuti persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang R-APBK Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan maksud Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
