Simbol Aceh Belum Tuntas
Salah satu persoalan yang disoroti Tarmizi adalah implementasi Pasal 1.1.5 MoU Helsinki mengenai hak Aceh menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk lambang, bendera, dan himne.
Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan damai yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005.
“Sudah 21 tahun perdamaian berjalan, tetapi masih ada kesepakatan yang belum tuntas implementasinya. Ini harus diselesaikan melalui dialog dan mekanisme yang disepakati,” ujarnya.
Ia meminta persoalan simbol Aceh tidak menjadi pemicu konflik baru.
Pemerintah, kata dia, harus membuka ruang dialog untuk mencari solusi yang sesuai dengan kesepakatan damai sekaligus tetap berada dalam kerangka hukum negara.
Jangan Ulangi Sejarah Kelam
Tarmizi menegaskan, masyarakat Aceh tidak menginginkan konflik kembali terjadi. Karena itu, seluruh pihak harus menjaga perdamaian dan menghindari tindakan yang dapat memperuncing keadaan.
“Jangan ada lagi darah mengalir di Aceh. Sudah cukup masa lalu menjadi pelajaran bagi kita semua,” katanya.
Ia meminta Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh menunjukkan keseriusan dengan menyelesaikan seluruh agenda MoU Helsinki secara bertahap, terbuka, dan bermartabat.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
