Dugaan Penggelapan Legalitas Likuidasi dan Polemik Pengelolaan Besi Pabrik PT KKA

Dalam putusan itu disebutkan bahwa:

Pertama; PT KKA memiliki total utang sebesar Rp2,19 triliun, terdiri dari Rp2,16 triliun merupakan tagihan dari kreditor pemegang jaminan kebendaan. Rp32,75 miliar berasal dari kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan.

Kedua; Total aset yang telah dinilai oleh appraisal independen hanya mencapai Rp487,41 miliar, jauh dari nilai utang yang ditanggung.

Lalu Ketiga; Berdasarkan Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jika utang perusahaan lebih besar dari asetnya, maka proses penyelesaian wajib dilakukan melalui kepailitan, bukan sekadar likuidasi.

Kejanggalan dalam Likuidasi dan Dugaan Penggelapan

Meskipun putusan ini secara hukum mengesahkan likuidasi aset PT KKA, muncul beberapa kejanggalan yang memicu dugaan adanya penggelapan aset;

Diantaranya, Pertama. Minimnya Transparansi. Yakni Proses pemberesan aset seharusnya melibatkan publikasi yang transparan kepada para kreditor dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun, dalam kasus PT KKA, informasi mengenai penjualan besi pabrik dan aset lainnya terkesan tertutup.

Bahkan, pihak kepolisian daerah tidak mendapat laporan detail mengenai aktivitas tersebut.

Kedua. Sikap Kapolres yang Kontradiktif dengan menyatakan tidak mengetahui perihal likuidasi ini, padahal kurator telah menyerahkan dokumen resmi kepada penyidik.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya