Jika ditelisik; untuk urusan persawahan ada dinas pertanian begitu juga jalan produksi pertanian. Namun seolah hal ini menjadi tanggung jawab Dinas PUPR. Sehingga PUPR mengabaikan fungsi utamanya didalam melakukan pemeliharaan badan jalan dan jembatan dikabupaten itu.
Dilihat lebih jauh; untuk apa membangun irigasi dengan anggaran yang wah, sementara tiap tahun ada gagal bayar bukankah sebaiknya anggaran untuk pembangunan irigasi tersebut dialihkan untuk pembayaran gagal bayar dari pada harus melanjutkan pembangunan irigasi tersebut.
“Sebagai seorang yang dipilih langsung oleh rakyat, Bupati Gayo Lues seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang keinginan segelintir orang. Apalagi pembangunan irigasi dan pembukaan jalan dimasa pandemi bukan prioritas utama,” jelas M. Purba, praktisi hukum Galus dan Peradi ini, pada media Senin, 2 Agustus 2021.
Apalagi itu, kata Purba; pengelolaan keuangan Bupati Gayo Lues seharusnya sudah harus memberikan warning kepada SKPK agar tidak terulang kembali gagal bayar seperti tahun 2019 lalu, namun apakah hal tersebut ada dilakukan oleh pemangku kebijakan didaerah ini.
Dan begitu juga sebaliknya Seharusnya pembangunan irigasi dan pembukaan akses jalan baru Semua itu sarat dengan kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan Masyakarat luas dimasa pandemi. [*].
