Lhokseumawe, (MA) – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe dalam waktu dekat akan melakukan paripurna qanun pemilihan keuchik secara langsung (Pilchiksung) sudah selesai dibahas dalam beberapa bulan yang lalu.
Ketua Badan Legislasi DPRK Lhokseumawe Azhari T Ahmadi, mengatakan, dari beberapa pertemuan yang sudah dilakukan serta rapat dengar pendapat sepihak dan dua pihak maka perlu qanun pemilihan keuchik sudah tidak ada masalah lagi.
Menurutnya, pembuatan qanun ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yang tidak mengatur secara spesifik tentang Pilchiksung di Aceh.
“Pemilihan Keuchik secara langsung harus segera dilakukan mengingat banyak keuchik yang sudah habis masa tugasnya. Pemilihan keuchik serentak ini dilakukan untuk efesiensi anggaran dan demokrasi yang transparan,” Katanya.
Selain itu dirinya mengatakan, pada tahap pertama ada sekitar 22 gampong yang akan melakukan pemilihan serentak, yaitu dari 86 gampong yang ada di Kota Lhokseumawe
“Pemilihan Keuchik serentak akan dilakukan 3 tahap. Kita harapkan semoga masyarakat yang ada di sejumlah desa yang ada di Kota Lhokseumawe lebih bijak dalam memilih kedepannya,” harapnya.
Sambungnya, artinya figur yang dipilih harus memiliki kemampuan, cerdas, dan jujur mengingat banyak anggaran yang dikelola oleh keuchik nantinya dan mereka juga mampu mengolah gampong ke arah yang lebih maju dan madani.
Sementara itu Wakil Ketua Banleg Sudirman Amin mengakui qanun Pilchiksung sudah selesai disingkronisasi dan kini hanya tinggal diparipurnakan saja oleh dewan.
“Sudah pembahasan dua pihak sudah, konsultasi ke biro hukum propinsi, menunggu finalisasi dan paripurna,” katanya.
Dirinya menyebutkan, mekanisme jadwal rapat paripurna akan dibahas oleh Banmus dan kemudian ditentukan rapat paripurna.
Sementara itu Sekdako Lhokseumawe, T Adnan sudah menyurati para camat di empat Kecamatan dalam wilayah Pemko Lhokseumawe terkait hal tersebut sesuai dengan surat tertanggal 4 Maret 2022 meminta agar tahapan pemilihan Keuchik ditunda.[]
Laporan : Mulyadi
