BANDA ACEH, MEDIAACEH.CO.ID – Dunia Pendidikan Aceh mengelola anggaran yang sangat melimpah, tapi ada sekolah yang membebankan iuran kepada wali murid untuk biaya operasional sekolahnya meski berbalut dengan uang komite. Kancabdis yang ditempatkan di daerah- daerah, terkesan menjadi benteng bagi kepala sekolah untuk mempertahankan posisinya.
Di sisi lain selama ini Dinas Pendidikan Aceh menutup akses, untuk masukan bagi wartawan dan masyarakat yang ingin menyampaikan perbaikan. Komunikasi publik terputus, mereka lebih memanfaatkan media untuk rillis pencitraan saja. Kehumasan Dinas Pendidikan Aceh di masa Kadis sekarang, benar-benar sakral tidak tersentuh sejak Gubernur yang lampau.
Keluhan serupa bukan saja disampaikan masyarakat, beberapa wartawan juga merasakan hal yang sama.
“Kepala Dinas, Dinas Pendidikan Aceh Alhudri yang diangkat masa Gubernur Nova Iriansyah, sangat sulit dikonfirmasi. Hal ini menjadi perbincangan, di semua daerah,” ungkap Alimin wartawan dari Aceh Timur kepada media ini beberapa waktu lalu, di Banda Aceh.
Tambahnya, mana ada wartawan yang punya nomor hpnya, berbeda dengan kadis-kadis sebelum masa Nova. Bagaimana mungkin, kadis pendidikan Aceh mengawal pendidikan secara baik, hp saja dirahasiakan. Kalangan pejabat dinas pendidikan, sangat enggan jika nomor hp kadis diminta.
Alimin sengaja ke Banda untuk bertemu Kadis langsung, karena di wilayahnya ada beberapa sekolah setingkat SLTA yang memark-up jumlah siswa setiap tahun, untuk mendapat dana bos.
“Kita coba adu data agar semua jelas bahwa, pengawasan pendidikan, belum sepenuhnya berjalan. Jangan melihat kami dari sisi negatif saja, ada banyak pengawasan publik dapat kami lakukan di daerah,” tuturnya.
Lanjutnya,”Kami benar kecewa untuk buat janji ketemu, kami cari nomor hp Kadis pendidikan Aceh sejak dari Bireun hingga bertandan ke kantor dinas di Banda Aceh. Tidak berhasil untuk ketemu, dan kami pilih kembali ke Aceh Timur,” ujar Alimin beberapa waktu lalu.
Kasus pungutan biaya pendidikan oleh SMKN-1 Banda Aceh, yang diangkat oleh Baranews 22 Juni 2022 tidak ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan Aceh. Meski Kepala sekolah SMKN-1 mengakui ada pungutan, dan tidak mampu dijelaskan secara rinci kemana peruntukannya yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Melakukan kutipan uang sebesar Rp.80.000, per murid, setiap bulan dengan jumlah siswa 751 atau dana terkumpul 0,7 M pertahun. Seakan pendidikan Aceh, minus anggaran pendidikan. Kalaupun ada komite, tentu tidak sebesar itu kebutuhan rutin setiap tahunnya. Ungkap beberapa wali murid, kala itu.
Wartawan media ini sudah pernah menghubungi kembali Kepala sekolah tersebut, untuk mengklarifikasi ulang sejauh mana telah dievaluasi tentang kekeliruan tersebut. Karena menurut tim Baranews, kepsek berjanji akan mengevaluasinya.
Namun bermacam alasan kepsek SMKN-1 Banda Aceh, hingga akhir Agustus 2022 tidak bisa menjawab klarifikasi wartawan.
Begitu juga dengan Kancabdis Dinas Pendidikan Aceh Syarwan Joni, yang dihubungi wartawan media ini melalui WhatsApp 23 Agustus 2022 tidak memberi jawaban yang jelas.
Sebelum berita ini diturunkan, wartawan media berusaha ke Dinas Pendidikan Aceh. Lagi-lagi tidak ada pejabat yang bisa dikonfirmasi, termasuk Muksalmina Kabid GTK (red. pilar kebijakan dinas) sedang dinas luar. Kata salah satu staf GTK, 31 Agustus 2022 di Banda Aceh.
Menurut pantauan beberapa wartawan, banyak daerah yang jadi kewenangan dinas provinsi yang masih perlu perbaikan. Kekosongan Kepala Sekolah SMKN Indra Makmu Aceh Timur belum lama ini, berhenti karena alasan sakit sebelum pensiun tidak terpantau.
Banyak lagi persoalan lain yang tidak terungkap, mark-up harga tanah untuk sekolah. Pengaruh pendidikan pasca covid di beberapa daerah, perlu penanganan khusus. Hal semacam ini perlu informasi yang lebih luas, jangan ditutupi. Dan itu semua perlu kerjasama dengan para wartawan, dan Dinas Pendidikan Aceh harus membuka diri. Pinta beberapa awak media di Banda Aceh, 1 September 2022.(Am).
