Ia menilai persoalan rehab-rekon pascabencana membutuhkan keterbukaan informasi dan pengawasan bersama. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan pemulihan sekaligus memastikan program yang dijalankan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga terdampak.
“Kita berharap keterbukaan ini bukan hanya terjadi hari ini, tetapi menjadi budaya baru dalam pemerintahan Aceh. Kritik jangan dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari kontrol sosial dan masukan untuk memperbaiki kebijakan,” katanya.
Bagi Geubry, ruang dialog antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat sipil penting untuk terus dipelihara. Komunikasi yang terbuka akan membantu pemerintah memahami persoalan di lapangan sekaligus memberi masyarakat ruang untuk mengawasi proses pembangunan.
Ia berharap penerimaan aspirasi tersebut tidak berhenti pada pertemuan semata. Masukan yang disampaikan mahasiswa perlu menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah.
Sikap pemerintah yang bersedia menerima kritik, menurutnya, dapat menjadi bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan publik, terutama dalam proses pemulihan pascabencana.
“Ini adalah harapan baru bagi rakyat Aceh. Ketika pemerintah mau membuka pintu, menerima kritik, dan berdialog dengan mahasiswa serta masyarakat, maka di situlah kita melihat wajah pemerintahan yang benar-benar inklusif,” tutup M. Geubry Al Fattah. (R)
Halaman : 1 2
