Dia juga minta pihak DPRK untuk menekan eksekutif agar transfaran dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Tamiang, mana-mana produk yang menjadi unggulan yang mampu mendongkrak pendapatan daerah.
Menurut Arif, selama ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tidak transfaran dalam menggunakan anggaran, “Apakah itu terkait penggunaan dana DAK, Otsus, PAD, DBH dan dana lainnya ada indikasi memang tidak transfaran,” tegas Arif.
DPRK Komit Kenaikan harga BBM Ditinjau Ulang
Pernyataan BEM STAI Aceh Tamiang langsung ditanggapi dalam dialog tersebut oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto, ST.; Wakil 1 Fadlon, SH.; Ketua Komisi 3 Irwan Effendi dan anggota Komisi 3, Herawati.
“Kita ikuti isu masalah kenaikan BBM, yang memang sangat berdampak masiv pada sendi-sendi ekonomi masyarakat secara menyeluruh,” jelas Suprianto
Apalagi, Dimana masyarakat belum habis keluar dari masalah Covid19, sudah dihadapkan dengan kenaikan harga BBM. “Ini benar-benar merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian grassroots, semakin carut marut,” Jelas Suprianto.
Tak hanya itu, jelas Suprianto; DPRK juga megawasi dan menganalisa Bantuan Langsung Tunai (BLT) upaya dari pemerintah untuk mengatasi keterpurukan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.
