Selain penganggaran, Said juga menilai harmonisasi internal pemerintahan di bawah koordinasi Sekda Aceh berjalan cukup baik. Komunikasi lintas lembaga, baik dengan SKPA maupun unsur legislatif, dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kebijakan daerah.
Menurutnya, pemerintahan yang stabil menjadi syarat utama agar berbagai program prioritas dapat dijalankan secara efektif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Said turut menyoroti sejumlah capaian Pemerintah Aceh dalam bentuk penghargaan nasional di berbagai sektor sebagai indikator bahwa tata kelola pemerintahan terus bergerak ke arah yang lebih baik.
“Penghargaan yang diraih Pemerintah Aceh, baik di sektor pelayanan publik, kesehatan, tata kelola administrasi maupun pengembangan sumber daya manusia, tentu menjadi indikator adanya kerja birokrasi yang berjalan dan terkoordinasi,” katanya.
Meski demikian, Said berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik, mempercepat realisasi program pembangunan, serta memastikan birokrasi semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita berharap stabilitas pemerintahan ini terus terjaga. Realisasi anggaran harus semakin optimal, pelayanan publik makin baik, dan pembangunan benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh,” pungkasnya. (R)
