Pria asal Tiongkok ini diketahui telah dideportasi oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan pada Desember 2025 akibat pelanggaran izin tinggal, dan ditengarai berstatus sebagai buronan kejahatan ekonomi di negara asalnya.
Ironisnya, sebelum dideportasi, An Shaohong disebut-sebut memiliki kedekatan istimewa dengan Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah (Dek Fadh).
Bahkan, Dek Fadh diduga kuat pernah memberikan semacam mandat “Duta Investasi” kepada An Shaohong.
Bagi Abu Salam, masuknya figur bermasalah ke dalam proyek strategis Aceh adalah sebuah preseden buruk.
Keterlibatan jaringan asing ini tidak berdiri sendiri, melainkan dijembatani oleh aktor-aktor lokal yang memiliki kuasa.
Lebih jauh, Abu Salam menyoroti keterlibatan sosok yang ia sebut sebagai “Gubernur Bayangan“.
Sosok ini dideskripsikan sebagai tokoh keturunan Aceh yang berdomisili di Jakarta, memegang jabatan strategis di partai nasional baik di Aceh maupun pusat, serta memiliki posisi khusus dalam ring satu pemerintahan Aceh saat ini.
Gubernur bayangan inilah yang dituding rajin hadir dalam agenda-agenda penting dan mengorkestrasi penerbitan IUP untuk PT ACW dan PT HBS.
Abu Salam menilai, manuver ini sengaja memanfaatkan celah kelemahan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem).
“Orang ini yang mengarahkan semua pion dari belakang layar. Saya yakin, Mualem tidak memahami skema kotor ini secara utuh dan pada akhirnya, Mualem yang akan kena getahnya ketika skandal ini meledak di mata publik dan hukum,” ungkap Abu Salam.
Selain mengkritik elite provinsi, Abu Salam juga melontarkan teguran keras kepada Bupati Nagan Raya, Tuanku Raja Keumangan (TRK).
