ACEH | MA — Lambannya proses pendataan korban banjir di sejumlah wilayah Aceh dinilai semakin memperberat penderitaan masyarakat terdampak. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kinerja birokrasi serta buruknya tata kelola pemerintahan, baik di tingkat gampong maupun pemerintah daerah.
Ketua Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh, Masri, menyampaikan keprihatinan mendalam atas lambannya pendataan korban banjir yang hingga kini belum juga rampung. Menurutnya, keterlambatan tersebut berdampak langsung pada tertundanya penyaluran bantuan darurat yang sangat dibutuhkan warga.
“Ini sudah 50 hari pasca banjir, namun data korban saja belum juga siap. Seharusnya pemerintah sudah menyalurkan dana panik dan bantuan awal. Ini menunjukkan betapa bobroknya birokrasi dan tata kelola pemerintahan di tingkat gampong dan daerah,” kata Masri, pada Sabtu, (17/1).
Masri menilai, selain keterlambatan pendataan, sejumlah korban juga mengeluhkan adanya perlakuan diskriminatif dalam proses pendataan di lapangan. Ia menyebut, petugas pendataan diduga melakukan tebang pilih serta tidak bekerja secara profesional.
“Ada laporan dari warga yang merasa diperlakukan tidak adil. Pendataan bahkan dilakukan di atas meja tanpa turun langsung melihat kondisi rumah warga. Akibatnya, ada rumah yang rusak parah namun hanya tercatat rusak ringan atau sedang, begitu juga sebaliknya,” ujarnya.
