Kata kritik dapat diartikan sebagai cemeti, dari kebijakan dan kinerja dengan hasil tidak baik menjadi lebih baik lagi. Sejurus itu, ada tolok ukur untuk mengatakan seorang pemimpin berkinerja jelek.
Pertama tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik dan benar, Protap, Aturan lain yang mengikat secara yuridis dan pola kepemimpinan yang absolut serta otoriter.
Editorial | Syawaluddin
MENJADI seorang pemimpin harus dapat menerima kritik, sekalipun sangat tajam dan menohok [selama itu by data dan fakta], apalagi menyangkut dengan kinerja tata kelola pemerintah yang Bad at Working, menjadi notes merah sudut pandang pemerhati kebijakan.
Kata kritik dapat diartikan sebagai cemeti, dari kebijakan dan kinerja dengan hasil tidak baik menjadi lebih baik lagi. Sejurus itu, ada tolok ukur untuk mengatakan seorang pemimpin berkinerja jelek.
Pertama tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik dan benar, Protap, Aturan lain yang mengikat secara yuridis dan pola kepemimpinan yang absolut serta otoriter.
Sudah tentu kondisi daerah menjadi centang perenang. Jika ini terjadi, artinya ada hal salah dengan kepemimpinan tersebut. Coba kita lirik kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang. Dr. Drs. Meurah Budiman, SH. MH. Apakah demikian?.
Setahun sudah berlalu, Meurah menjabat sebagai Pj. Bupati di Pemkab Aceh Tamiang. Kata Bangda Khairul atau Elo [Tokoh Masyarakat dan Pemekaran Aceh Tamiang] secara umum kinerja Meurah Budiman excellent.
Dari kacamata Elo; Meurah cepat tanggap terhadap sesuatu tidak baik yang terjadi di Pemerintahan. Baik Tata Kelola dan perbaikan kerusakan infrastruktur bersifat urgent (sangat mendesak) seketika itu dirinya bergerilya membangun kembali yang rusak.
Namun untuk hal-hal tertentu menyangkut kedinasan, Meurah merujuk pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, agar kebijakan yang diambil tidak salah bahkan preseden terhadap pemerintahan yang Dia jalankan.
Pelayanan kepada masyarakat yang diberikan Meurah, untuk mendapatkan gambaran keluh kesah warga, dirinya tidak hanya menerima di ruang kantor saja, tetapi pintu pendopo juga terbuka lebar, untuk warga yang ingin menyampaikan unek-unek.
“Saya pikir, kinerja Meurah Budiman is okay, masalah ada like and dislike wajar dalam tatanan pemerintahan yang sebegitu besar tanggung jawabnya. Tapi kan untuk hal-hal tertentu selama tidak mengganggu kinerja ya jadikan sebagai masukan positif dan kita applause untuk kemajuan pemerintahan,” jelasnya.
Otsus Naik Seratus Persen
Masa kepemimpinan Meurah saat ini, Pemkab Aceh Tamiang mengalami kenaikan anggaran pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Rp70 miliar tahun 2023 naik menjadi Rp134 miliar untuk tahun 2024, angkat yang sangat signifikan, kenaikannya seratus persen plus Aceh Tamiang merupakan kabupaten tertinggi dalam memperoleh DAK se Aceh.
Kenaikan tersebut tak lepas peran Penjabat (Pj) Bupati Pemkab Aceh Tamiang Dr. Drs. Meurah Budiman, SH. MH lakukan lobi-lobi ekonomi ke Jakarta berkali-kali. Lawatannya ke beberapa Kementerian di Jakarta membuahkan hasil sangat memuaskan.
Begitu lansir mediaaceh.co.id. Minggu, 24 September 2023 dikutip dari keterangan Pj. Bupati Meurah Budiman via aplikasi WhatsApp pukul 18:25 WIB. Di Kualasimpang.
Ini bukti kerja keras, kerja ikhlas dan kerja nyata tim di Pemerintahan Aceh Tamiang, Meurah hanya menjalankan apa yang Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) programkan.
Tugas Meurah melakukan lobi-lobi di Kementerian di Jakarta. Jadi Dia bukan pelesiran, semuanya terkait tugas untuk membangun Aceh Tamiang dan ini buktinya.
Kejar Fisik Melalui Dana Otsus
Jika berharap untuk membangun Aceh Tamiang hanya mengandalkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang hanya Rp1 triliun lebih tersebut, dapat dipastikan tidak berjalan dengan maksimal.
Apalagi itu, pekerjaan fisik sangat menguras anggaran yang tidak sedikit. Mengatasi kekurangan itu, agar pembangunan fisik berjalan; Meurah bersama SKPK terhubung lakukan lobi-lobi anggaran Otsus Pusat di berbagai Kementerian.
Prestasi Meurah mau tidak mau harus kita amini dengan positif, dalam setahun kepemimpinannya ada perubahan yang berarti bagi masyarakat di Aceh Tamiang yang berjuluk Bumi Muda Sedia.
Kabupaten yang berada di lintasan timur Provinsi Aceh tersebut menggeliat bangkit mengejar ketertinggalan, kenapa harus kita tohok dengan hal negatif yang tidak tentu kebenarannya.
Genjot Penurunan Prevalensi Stunting
Menggenjot penurunan angka Stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang luncurkan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal di Aula Dinas Kesehatan setempat. Senin, 28 Aguatus 2023.
PMT tersebut diberikan kepada ibu hamil dan balita dalam Program Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten.
Caranya dengan meningkatkan kualitas hidup dan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dengan imun dan kesehatan sejak dalam kandungan hingga bertumbuh kembang sampai dewasa menjadi lebih baik.
Intervensi gizi harus dilakukan sejak dalam kandungan. SDM sangat menentukan perjuangan bangsa ke depannya, diperlukan SDM yang sehat dan cerdas.
Apalagi, kasus masalah gizi di Indonesia sangat tinggi. Meurah meramunya dengan program pendampingan kepada Ibu Hamil untuk mengurangi Energi Kronis (KEK) serta balita kurang gizi sebagai sasaran utama dalam pemberian makanan tambahan lokal berprotein tinggi, menjadi proteksi awal dalam mencegah stunting.
PMT efektif diberikan kepada anak usia di bawah 2 tahun dengan memastikan dikonsumsi oleh anak, sebagai upaya penurunan stunting
Meurah juga minta kepada para Camat dan pihak yang terlibat untuk melakukan pemantauan, pendampingan agar program dapat berjalan. Terutama itu memberikan edukasi gizi kepada masyarakat.
Intervensi langsung akan dilakukan selama 90 hari pada Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) serta balita dengan gizi buruk. Harapannya, Ibu hamil yang diintervensi tidak melahirkan bayi stunting, serta balita gizi buruk bisa mengalami perbaikan.
Menghapus Kemiskinan Ekstrim Nol Persel tahun 2024
Ada tiga target utama yang di dilakukan Meurah. pertama penurunan beban pengeluaran masyarakat; kedua peningkatan pendapatan masyarakat; serta ketiga meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
Meurah sedang melaksanakan ketiga formula tersebut, agar target di akhir tahun 2024 angka kemiskinan Insha Allah berada pada level nol persen.
Itu bukanlah hal yang muluk, tapi upaya Meurah bahwa melalui dua strategi utama, yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan beban adalah salah satu cara penghapusan kemiskinan ekstrim.
Dimulai dari Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Aceh Tamiang Bebas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem.
Sadar betul kita, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) lebih dari 9 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kategori miskin dan sekitar 2 persen termasuk kategori miskin ekstrem. Posisi itu terus bergeser ke Provinsi dan Kabupaten Kota.
Tugas Meurah dan Pemerintahannya berkolaborasi bersama pemangku kepentingan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen di tahun 2024.
Catatan statistik tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 38.250 masyarakat miskin atau dengan persentase sebesar 12,61 persen, kondisi ini turun sebanyak 0,73 persen dari persentase tingkat kemiskinan di Tahun 2021 sebesar 13,34 persen.
Pada Bulan Maret 2021, jumlah kemiskinan ekstrim di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2022 yaitu 2,05 persen atau dengan jumlah 6.230 jiwa, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari segenap pihak agar nantinya di tahun 2024 angka kemiskinan ekstrim Kabupaten Aceh Tamiang menjadi 0 persen.
Pembangunan SDM
Pada akhirnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi keberhasilan semua sektor, jika SDM lemah maka out put yang di hasilkan juga rendah.
Pemerintahan Meurah sudah menyiapkan melalui Sosialisasi Penyusunan Program/Kegiatan DAK dan Sumber Dana APBN serta Penyusunan Program yang Bersumber dari Dana Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perusahaan.
Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber Ditjen Pembinaan Pembangunan Daerah Kemendagri, Didi Untung Wijayadi. Pj. Bupati mengatakan berupaya menghadirkan pakar dan praktisi di bidangnya, karena berharap melalui sosialisasi ini akan berdampak pada kemajuan kinerja, peningkatan komunikasi yang akan berdampak kepada kemajuan pembangunan daerah.
“Kita ingin melihat, di mana kekurangan kita selama ini, di mana kesalahan komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Kita evaluasi kinerja kita, agar masyarakat Aceh Tamiang merasakannya”, ujarnya.
Secara rinci, Pembahasan Program/Kegiatan DAK dan Sumber Dana APBN dan Program yang bersumber dari Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) menjadi isu krusial yang memiliki nilai strategis tinggi bagi daerah. Keduanya menjadi instrumen penting dalam pendanaan pembangunan daerah.
Pengelolaan DAK oleh para pemangku di setiap unit kerja ditargetkan mampu memberikan outcome yang menjadi nilai tambah bagi dukungan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan serta pemenuhan hak-hak publik di daerah.
“Jadi kita tidak hanya berhenti di impact atau dampak secara parsial, tapi outcome atau dampak lanjutan dari setiap program yang ada”, tegasnya.
Meurah minta agara aparat pemerintahan fokus! Sebab ini penting sekali. Selain untuk mengoptimasi pemanfaatan DAK yang sudah ada, sekaligus memahami potensi serta peluang baru guna menjemput program-program pembangunan yang bersumber APBN dan CSR
Selain Meurah; Didi Untung Wijayadi memaparkan bagaimana cara membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat. Ia menerangkan bahwa setiap instansi wajib memiliki Satu Data Indonesia dan mengetahui Standar Pelayanan Minimal.
“Wajib memiliki data ketika ingin melakukan pengusulan. Jelaskan secara rinci kebutuhan dan pahami mekanisme pengusulan”, terangnya.
Didi juga menyatakan kesiapannya membantu para Kepala OPD dalam mengusulkan program yang berdampak kepada pembangunan Aceh Tamiang agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
Kegiatan berlangsung dua hari sejak tanggal 23-24 Mei 2023 dengan menghadirkan Kepala OPD dan Pimpinan BUMN/BUMD serta Lembaga pengelola dana CSR. [].
