Kata kritik dapat diartikan sebagai cemeti, dari kebijakan dan kinerja dengan hasil tidak baik menjadi lebih baik lagi. Sejurus itu, ada tolok ukur untuk mengatakan seorang pemimpin berkinerja jelek.
Pertama tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik dan benar, Protap, Aturan lain yang mengikat secara yuridis dan pola kepemimpinan yang absolut serta otoriter.
Editorial | Syawaluddin
MENJADI seorang pemimpin harus dapat menerima kritik, sekalipun sangat tajam dan menohok [selama itu by data dan fakta], apalagi menyangkut dengan kinerja tata kelola pemerintah yang Bad at Working, menjadi notes merah sudut pandang pemerhati kebijakan.
Kata kritik dapat diartikan sebagai cemeti, dari kebijakan dan kinerja dengan hasil tidak baik menjadi lebih baik lagi. Sejurus itu, ada tolok ukur untuk mengatakan seorang pemimpin berkinerja jelek.
Pertama tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik dan benar, Protap, Aturan lain yang mengikat secara yuridis dan pola kepemimpinan yang absolut serta otoriter.
Sudah tentu kondisi daerah menjadi centang perenang. Jika ini terjadi, artinya ada hal salah dengan kepemimpinan tersebut. Coba kita lirik kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang. Dr. Drs. Meurah Budiman, SH. MH. Apakah demikian?.
