Menurutnya, keberadaan hukum adat di Aceh merupakan pondasi awal yang telah hidup jauh sebelum hadirnya sistem hukum modern.
“Hukum adat ini adalah hukum dasar yang sudah hidup di tengah masyarakat sejak zaman nenek moyang mendirikan negeri ini. Namun perlahan kita mulai mengabaikannya,” ujar Al-Farlaky.
Ia menyebutkan, dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu telah dikenal berbagai perangkat dan struktur adat seperti pawang uteun, keujruen blang hingga berbagai tradisi kenduri adat yang menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di tingkat gampong.
Menurut Bupati, berbagai persoalan masyarakat sejatinya dapat diselesaikan melalui mekanisme adat dan musyawarah di tingkat desa tanpa harus berujung pada konflik berkepanjangan.
Namun, pelaksanaan peradilan adat saat ini dinilai mulai melemah akibat munculnya ego sektoral dan kurangnya sinkronisasi antar pihak dalam menjalankan peran masing-masing.
“Jangan ada ego sektoral. Jangan sampai kita mengabaikan regulasi dan peran lembaga adat hanya karena perkembangan zaman dan pergeseran nilai budaya,” tegasnya.
Bupati juga meminta agar seluruh unsur terkait dapat memperkuat kembali peran tuha peut dan tokoh adat di desa sebagai bagian penting dalam menjaga harmonisasi sosial di tengah masyarakat.
