Kekecewaan dan bahkan kemarahan warga Kluet sangat beralasan, ketika keselamatan jiwa mereka terancam oleh keberadaan satwa pemangsa di sekitar permukiman.
“Bupati memiliki wewenang mengeluarkan instruksi darurat atau membentuk Satgas Penanganan Konflik Satwa Liar Daerah yang melibatkan BKSDA, DKP, BPBD, Satpol PP, serta didukung TNI/Polri. BPBD memiliki anggaran tak terduga (BTT) yang bisa dicairkan untuk aksi tanggap darurat keselamatan warga, namun sejauh ini belum ada upaya yang serius,” kata tokoh itu.
Secara teknis administratif, Bupati dan Sekda Aceh Selatan memiliki posisi kunci sebagai Ketua Forkopimda dan memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup.
Tokoh senior ini, meminta Pemkab Aceh Selatan (melalui Bupati atau Sekretaris Daerah) agar mengambil inisiatif untuk memanggil kedua pihak dalam satu forum koordinasi cepat dalam upaya penanganannya.
Jika Pemkab dalam hal ini Bupati masih mengabaikan, bisa didorong Keuchik atau perwakilan warga Keude Padang dan Pasie Merapat untuk membuat laporan resmi ke Ombudsman Aceh, demikian tokoh lain yang enggan disebutkan namanya
Sementara itu, dilaporkan, Keuchik Gampong Keude Padang sudah mengirim surat permintaan penanganan kepada DKP Provinsi Aceh.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
