Dalam pernyataannya, Bentara Muda Mualem juga mendesak DPRA untuk menggelar sidang khusus dan mengeluarkan resolusi politik terhadap keputusan Kemendagri.
Jika tidak sanggup, kata Rozi, lebih baik para anggota dewan mengembalikan mandat rakyat.
“DPR Aceh bukan tempat duduk santai saat tanah dan marwah Aceh diinjak. Diam berarti berkhianat. Bersuara berarti bersama rakyat.”
Pernyataan Rozi Ananda menambah daftar panjang kritik terhadap ketidakjelasan sikap negara dalam menyikapi status wilayah Aceh.
Konflik empat pulau bukan hanya urusan tapal batas, tapi menyangkut nyawa politik perjanjian damai yang selama ini menjadi fondasi relasi Aceh dengan Republik.
Ketika pusat mengabaikannya, maka benih-benih disintegrasi tak lagi bisa disebut ilusi. [Umar Hakim].
