“MoU Helsinki bukan selembar kertas kosong. Itu kontrak damai yang disahkan secara hukum nasional dan internasional. Jika pemerintah pusat bisa seenaknya menabraknya, maka jangan salahkan jika rakyat Aceh mulai bicara soal kedaulatan penuh,” tegas Rozi.
Rozi Ananda juga menyoroti sikap Bobby Nasution, Gubernur Sumut sekaligus menantu Presiden Jokowi, yang dinilai “lebih sibuk memburu pengaruh politik di Aceh daripada memahami sejarah Aceh”.
“Kunjungan Bobby ke Banda Aceh di tengah isu sensitif ini bukan langkah diplomasi, tapi provokasi. Jangan giring konflik wilayah jadi panggung kampanye. Ini bukan Jakarta, ini Aceh,” sindirnya.
Rozi menegaskan bahwa sikap pemerintah Sumut yang “menepuk dada” atas keputusan Kemendagri akan berdampak panjang, termasuk menggerus kepercayaan rakyat Aceh terhadap konstruksi bernegara yang selama ini mereka rawat penuh luka dan harap.
Rozi mengingatkan bahwa sejarah panjang Aceh diwarnai oleh siklus pengingkaran terhadap janji-janji negara.
Mulai dari perjanjian damai yang tak sepenuhnya ditegakkan, hingga kekhususan yang dikikis perlahan dengan dalih regulasi teknis.
“Hari ini pulau, besok apa lagi? Kalau pusat terus bermain api, jangan kaget jika Aceh kembali bicara dengan bahasa yang pernah mereka kenal: referendum,” ujarnya lugas.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
