Transparansi data kerusakan sekolah serta keterbukaan informasi penganggaran menjadi kunci agar kebijakan tidak berhenti pada aspek administratif semata, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan. Pendidikan yang aman dan layak bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak yang setiap hari belajar di ruang kelas yang rapuh.
Kasus SD Negeri Sijuek menjadi cermin bahwa pemerataan pembangunan pendidikan di wilayah pedalaman masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Pertanyaannya kini, apakah pemerintah daerah akan menunggu hingga terjadi insiden, atau segera melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan sebelum risiko berubah menjadi tragedi.(R)
