Persoalan paling krusial terletak pada transparansi pengelolaan pendapatan. Sebagai lembaga publik, setiap pemasukan iklan seharusnya masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Matahukum mensinyalir adanya praktik penguapan dana ke kantong pribadi oknum tertentu.
Ancaman Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Mukhsin menambahkan bahwa membiarkan Radio Gemilang beroperasi selama bertahun-tahun dalam kondisi cacat regulasi bukan lagi sekadar kelalaian administratif. Hal ini diduga kuat sebagai kesengajaan untuk menjadikan anggaran daerah sebagai “bancakan” oknum tertentu.
Hingga saat ini, publik menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum maupun inspektorat untuk mengaudit secara menyeluruh aliran dana dan legalitas operasional Radio Gemilang guna menyelamatkan keuangan daerah dari potensi kerugian yang lebih besar. (R)
Halaman : 1 2
