Gunawan menjelaskan, dana tersebut merupakan bantuan kemasyarakatan Presiden RI untuk pembelian daging dalam rangka menyambut tradisi Meugang di Provinsi Aceh.
Selain itu, terdapat tambahan pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 2,487 miliar, yang bersumber dari pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Gunawan menegaskan, perubahan APBK pada dasarnya diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan fiskal daerah dengan menyesuaikan kondisi pendapatan serta kebutuhan pemerintah daerah.
“Perubahan APBK pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk menyesuaikan asumsi dan kondisi fiskal, serta menjaga keseimbangan dan kesehatan fiskal daerah,” tutupnya. (MAN)
