Hasballah menambahkan bahwa Komisi III DPRA bersama Pemerintah Aceh dan Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh periode 2024–2029 akan mendorong advokasi revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan PLTSA di tujuh kota besar. Ia menilai, sudah saatnya Aceh dimasukkan sebagai salah satu lokasi prioritas dalam revisi regulasi tersebut.
“Kita tidak bisa hanya menunggu. Perlu komitmen dan kerja advokatif yang serius agar Aceh diakui sebagai daerah yang siap dan strategis dalam pengembangan PLTSA,” tegas Ketua Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar itu.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan sampah tidak lagi bisa diselesaikan dengan cara-cara konvensional. Menurutnya, Banda Aceh dan Aceh Besar memiliki potensi besar untuk menjadi proyek percontohan nasional apabila didukung oleh infrastruktur dan regulasi yang tepat.
“Darurat sampah adalah persoalan nyata. PLTSA bukan hanya proyek kelistrikan, tapi solusi lingkungan jangka panjang. Jika Palembang sudah menunjukkan progres dan Surabaya masuk prioritas nasional, mengapa Aceh tidak?” pungkasnya.(R)
Halaman : 1 2
