Lebih lanjut disampaikan, peningkatan kapasitas daerah harus menjadi prioritas utama melalui sejumlah langkah strategis. Pertama, penguatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, kerja sama dengan perguruan tinggi, serta pemberian beasiswa. Kedua, peningkatan kapasitas keuangan daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), menerapkan desain APBD berbasis kinerja, serta memperluas akses pembiayaan melalui kerja sama dengan sektor perbankan. Ketiga, penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
Secara historis, konsep desentralisasi di Indonesia telah dimulai sejak masa kolonial Belanda melalui kebijakan Descentralisatie Wet tahun 1903, yang menjadi cikal bakal penerapan otonomi daerah di tanah air. Seiring perkembangan waktu, kebijakan tersebut terus mengalami penyempurnaan hingga menjadi pilar penting dalam sistem pemerintahan modern Indonesia.
Upacara peringatan Otda ke-30 ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tengah, di antaranya Ketua DPRK, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Takengon, Ketua Mahkamah Syar’iyah Takengon, perwakilan Kodim 0106 Aceh Tengah, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Sekretaris Daerah, serta Ketua BKMT Aceh Tengah.
