SABANG (ADC)-Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kota Sabang, Teuku Indra meminta kepada aparat penegak hukum khususnya dari pihak kepolisian dan kejaksaan untuk segera memeriksa sejumlah proyek di kantor Distrik Navigasi Sabang yang dinilai penuh misteri. Permintaan tersebut disampaikan dalam rilis pers yang diterima redaksi mediaaceh.co.id, Senin, 2 April 2018.
“Kita harapkan kepada aparat penegak hukum untuk memantau proyek yang dibangun di pulau pulau terpencil,” harap Teuku Indra.
Teuku Indra menilai, potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek di pulau yang jauh dari pantauan publik sangat besar sehingga diperlukan tim pemeriksaan khususnya dari jajaran aparat hukum.
“Apalagi selama ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan di kepulauan-kepulauan yang sangat sulit dijangkau oleh tangan-tangan hukum,” ujarnya penuh tanda tanya.
Dia mencontohkan Pulau Beras dan pulau-pulau kecil lainnya, di mana di pulau tersebut menurut informasi banyak terdapat proyek yang dibiayai negara namun kesannya seperti tanpa pengawasan.
“Kami menduga banyak kegiatan proyek di pulau-pulau kecil ini yang tidak sesuai dengan kontrak dikerjakannya,” sebutnya.
Hasil pantauan pihak YARA, selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Distrik Navigasi Sabang tanpa terpantau. Sebutnya, ada proyek fisik yang menelan biaya hingga 10 Miliar sekitar 3 tahun yang lalu juga diduga dibangun asal-asalan dan tidak memenuhi kualitas standart dan spek kontrak.
“Oleh karena itu kami (YARA-red) meminta kepada aparat penegak hukum untuk turun ke lapangan memeriksa informasi dari masyarakat tentang pekerjaan tersebut, supaya kecurigaan-kecurigaan hilang,” pungkas pria yang akrab dipanggil Popon. (MU).
