BANDA ACEH | MA — Di tengah perkembangan media digital dan perubahan hukum pidana di Indonesia, batas antara kebebasan pers, pelanggaran etik, sengketa pers dan tindak pidana menjadi isu yang semakin penting untuk dipahami insan pers.
Berangkat dari persoalan tersebut, Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) Aceh, akan menggelar diskusi bertema “Potensi Jerat Pidana dalam Produk Jurnalistik”, Kamis, 15 Oktober 2026, pukul 09.00–12.30 WIB, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.
Diskusi ini menjadi penting karena kerja jurnalistik saat ini tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan akurasi dan etika pemberitaan, tetapi juga dengan konsekuensi hukum yang semakin kompleks.
Terlebih, produk jurnalistik yang dipublikasikan melalui media daring dan media sosial, dapat menyebar dalam hitungan detik dan menjangkau masyarakat dalam skala yang sangat luas.
Dalam situasi tersebut, kesalahan dalam peliputan, verifikasi, penggunaan sumber, penulisan maupun penyebarluasan informasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Namun, tidak setiap kesalahan jurnalistik serta-merta merupakan tindak pidana.
Di sinilah persoalan utama yang akan dibedah dalam diskusi FPRMI Aceh. Terutama soal batas antara kebebasan pers, pelanggaran kode etik, sengketa pers dan pertanggungjawaban pidana.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
