BANDA ACEH | MA — Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar menyerukan agar penyelesaian status historis dan hukum Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, dilakukan secara adil, bermartabat, dan berlandaskan bukti sejarah serta ketentuan hukum yang berlaku.
Kabag Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan pernyataan tersebut disampaikan Wali Nanggroe pada Rabu (16/9/2026), menyikapi perkembangan terkait penyelesaian status Lapangan Blang Padang.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki nilai sejarah, keagamaan, dan sosial yang penting bagi masyarakat Aceh. Karena itu, penyelesaian statusnya perlu dilakukan secara hati-hati dengan mengedepankan bukti sejarah, hukum, musyawarah, serta semangat menjaga perdamaian.
“Saya selaku Wali Nanggroe Aceh memandang perlu menyampaikan beberapa hal,” tegas Wali Nanggroe.
Pertama, Wali Nanggroe menegaskan bahwa Lapangan Blang Padang merupakan bagian penting dari ruang sejarah dan peradaban Aceh.
Ia menyebutkan, berbagai catatan dan sumber sejarah menunjukkan adanya hubungan historis antara kawasan tersebut dengan Kesultanan Aceh Darussalam serta kepentingan Masjid Raya Baiturrahman.
“Oleh karena itu, seluruh bukti sejarah dan hukum mengenai asal-usul serta peruntukan tanah tersebut patut dihormati, diteliti secara objektif, dan ditempatkan secara proporsional dalam proses penyelesaian status hukumnya,” ujarnya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
