“Sebagai solusi percepatan, perlu ada bridging berupa dokumen administrasi kepastian pelepasan lahan HGU sebagai dasar awal pemerintah daerah melakukan pembangunan.”
[Safrizal ZA, Kepala Pos Komando Wilayah PRR]
- Tiga Lahan HGU Masih Berproses, Pemerintah Siapkan Skema “Bridging” Administrasi
Pemerintah pusat, DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mempercepat pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana. Dari 40 titik huntap komunal yang diusulkan, 37 lokasi telah dinyatakan siap dibangun, sementara tiga lainnya masih menunggu penyelesaian pelepasan lahan HGU.
DI TENGAH harapan ribuan warga terdampak bencana untuk segera memiliki tempat tinggal permanen, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten terus dipacu. Pemerintah pusat bersama DPR RI dan pemerintah daerah kini berpacu dengan waktu menyelesaikan persoalan administrasi serta pelepasan lahan yang menjadi kunci pembangunan hunian tetap (huntap).
Sabtu, 23 Mei 2026, ruang rapat Kantor Bupati Aceh Tamiang menjadi titik konsolidasi berbagai lembaga negara. Di ruangan itu, agenda utama bukan sekadar rapat teknis, melainkan upaya memastikan masyarakat korban bencana segera keluar dari fase ketidakpastian.
Pemerintah Fokuskan Percepatan Huntap
