BANDA ACEH | MA — Sorotan terhadap kinerja Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) kembali menguat. Dua tokoh Aceh, Mustafa Abdullah dan Sulaiman Manaf, secara terbuka meminta pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap lembaga yang mengelola sektor minyak dan gas di Aceh tersebut.
Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Aceh, Mustafa Abdullah, menilai BPMA merupakan lembaga strategis yang lahir dari amanah perdamaian Aceh melalui Perjanjian Helsinki dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Karena itu, menurutnya, BPMA seharusnya mampu menghadirkan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Namun hingga saat ini, kata Mustafa, harapan tersebut belum sepenuhnya terlihat. Ia meminta Muzakir Manaf selaku Gubernur Aceh untuk mengevaluasi kinerja pimpinan BPMA secara menyeluruh.
“BPMA adalah lembaga penting yang lahir dari perjuangan panjang rakyat Aceh. Jika kinerjanya tidak memberikan dampak maksimal bagi daerah, tentu harus ada evaluasi serius agar tujuan awal pembentukannya benar-benar tercapai,” ujar Mustafa, Ahad, 15 Maret 2026.
Sorotan yang lebih tajam juga disampaikan Ketua Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf. Ia menilai kontribusi sektor migas terhadap perekonomian Aceh hingga kini belum sebanding dengan besarnya potensi sumber daya alam yang dikelola.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
