JAKARTA (MA) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya mendukung pembangunan kawasan transmigrasi melalui dua program strategis, yakni sertipikasi tanah dan Reforma Agraria. Dukungan ini sejalan dengan visi misi Asta Cita pemerintahan, yang menempatkan transmigrasi sebagai bagian dari pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan hal itu dalam acara Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot Transmigrasi di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/8/2025). Di hadapan 2.000 akademisi yang tergabung dalam tim ekspedisi, ia menegaskan bahwa kepastian hukum atas tanah adalah modal utama bagi keberhasilan transmigrasi.
“Program transmigrasi tidak akan berjalan dengan baik jika para transmigran tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Tanah adalah modal dasar kehidupan dan kesejahteraan mereka. Karena itu, Kementerian ATR/BPN akan terus memastikan setiap transmigran memperoleh sertipikat tanah yang sah,” ujar Ossy.
Selain sertipikasi, lanjutnya, Reforma Agraria juga memainkan peran penting, terutama melalui skema Penataan Akses. Dengan sertipikat di tangan, transmigran harus diberi akses ke sumber daya lain, seperti permodalan, pasar, pendampingan usaha, serta teknologi pertanian modern. “Kita ingin Reforma Agraria memastikan tanah yang dimiliki benar-benar dikelola secara produktif, berkelanjutan, dan menyejahterakan. Jangan sampai setelah mendapat sertipikat, masyarakat langsung menjualnya lalu kembali tidak punya tanah,” tegas Ossy.
Acara pembekalan tersebut juga menandai pelepasan Tim Ekspedisi Patriot Transmigrasi yang berjumlah 2.000 orang. Mereka akan disebar ke 154 titik kawasan transmigrasi sebagai tim advance untuk melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi daerah. Pelepasan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), didampingi Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, serta sejumlah wakil menteri lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy turut didampingi Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin. “Kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci agar transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk, tetapi benar-benar membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkeadilan,” pungkasnya. (AR/JM)
