BANDA ACEH (MA) – Ketua Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf, angkat bicara soal polemik penundaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.
Menurutnya, keputusan ini tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga merugikan rakyat Aceh yang telah menaruh harapan besar pada pemimpin baru hasil Pemilu 2024.
“Pelantikan Gubernur Aceh harus berjalan sesuai dengan aturan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Penundaan ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum dan kearifan lokal yang telah diatur dalam UUPA,” ujar Sulaiman saat ditemui di Banda Aceh, Senin (06/01/2025).
Menurut Sulaiman, UUPA merupakan landasan hukum khusus yang mengatur tata kelola pemerintahan Aceh.
Penundaan pelantikan, katanya, menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah pusat dalam menghormati keistimewaan Aceh.
“Ini bukan hanya soal jadwal pelantikan, ini soal kedaulatan hukum yang telah disepakati bersama dalam kerangka perdamaian Aceh,” tegasnya.
Sulaiman menyoroti dampak langsung dari penundaan pelantikan terhadap stabilitas pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia menilai, kekosongan kepemimpinan di level tertinggi akan menghambat berbagai program strategis, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
