“Rakyat Aceh yang dirugikan. Kita semua tahu Aceh masih menghadapi banyak persoalan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur. Tanpa pemimpin definitif, bagaimana kita bisa bergerak maju?” katanya.
Ia juga mengingatkan, pelanggaran terhadap UUPA bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat.
“Jangan main-main dengan kepercayaan rakyat Aceh. Ini bukan hanya soal politik, tapi juga soal marwah dan harga diri daerah,” ujar Sulaiman, dengan nada tajam.
Sulaiman Manaf menyerukan kepada pemerintah pusat untuk segera memastikan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dilakukan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.
“Kami mendesak pemerintah pusat untuk menghormati UUPA sebagai wujud nyata dari komitmen terhadap perdamaian Aceh. Jangan sampai keputusan sepihak seperti ini mencederai hubungan antara pusat dan daerah,” pungkasnya.
Penundaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh kini menjadi perhatian publik.
Sejumlah elemen masyarakat dan tokoh Aceh terus bersuara, meminta pemerintah pusat tidak mengabaikan aturan khusus yang mengatur daerah tersebut.
Sulaiman menegaskan, jika pemerintah pusat tidak segera merespons, Laskar Panglima Nanggroe bersama elemen masyarakat Aceh lainnya siap melakukan langkah-langkah konstitusional untuk memastikan keadilan bagi Aceh tetap terjaga.(R)
