TAPAKTUAN (MA) — Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Selatan menggelar sosialisasi qanun Aceh agar dapat difahami dengan persepsi yang sama dalam pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat.
Pelaksanaan sosialisasi itu dibuka Pj. Bupati Aceh Cut Syazalisma yang diwakili oleh Kadis Syariat Islam Ustadz H. Indra Hidayat yang dilangsungkan di Aula Hotel Dian Rana Tapaktuan, Rabu, (9/10).
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma mengatakan, melalui qanun Aceh Nomor 2/2009, telah dibentuk majelis permusyawaratan ulama, yang beranggotakan para ulama-ulama dan cendikiawan muslim untuk kemudian menjadi mitra kerja pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota di Aceh.
Hal ini merupakan salah satu wujud dari amanat undang—undang Nomor 11/ 2006 tentang pemerintahan Aceh, yang menyebutkan bahwa keberadaan MPU berfungsi untuk menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi.
Kewenangan MPU, untuk memberikan fatwa, baik diminta maupun tidak diminta terhadap berbagai persoalan pemerintah, juga memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat di tengah masyarakat dalam masalah keagamaan, juga diatur dalam undang—undang pemerintahan Aceh.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
