Terkait Material Ilegal, SAPA Minta Mukhlis Takabeya Tidak Melanggar Aturan dan Berikan Contoh yang Baik

Sabtu, 17 Agustus 2024

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mengingatkan Mukhlis Takabeya, kontraktor yang bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan perkuatan tebing sungai Krueng Peudada Kabupaten Bireuen, terkait dugaan penggunaan material ilegal dalam proyek tersebut.

Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mengingatkan Mukhlis Takabeya, kontraktor yang bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan perkuatan tebing sungai Krueng Peudada Kabupaten Bireuen, terkait dugaan penggunaan material ilegal dalam proyek tersebut.

“Sebelum izin galian C yang sah dikeluarkan, sebaiknya proyek ini dihentikan untuk sementara. Kami juga mendesak agar izin tersebut segera diurus untuk menghindari pelanggaran hukum lebih lanjut,” tambah Fauzan.

BANDA ACEH | mediaaceh.co.id – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mengingatkan Mukhlis Takabeya, kontraktor yang bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan perkuatan tebing sungai Krueng Peudada Kabupaten Bireuen, terkait dugaan penggunaan material ilegal dalam proyek tersebut.

BACA JUGA...  Polres Sabang Temukan Jasad Bayi Hasil Hubungan Gelap Gadis Belia Dengan Seorang Kakek

SAPA mendesak proyek itu dihentikan sementara hingga izin galian C yang sah dikeluarkan oleh pihak berwenang dan tidak menggunakan material ilegal.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum SAPA Fauzan Adami kepada media ini, Kamis 15 Agustus 2024.

Menurut SAPA, penggunaan material dari galian C ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

BACA JUGA...  Undang Penasehat Gubernur, Ini Kata Bupati Aceh Besar

“Kami berharap Mukhlis Takabeya, sebagai tokoh masyarakat, memberikan contoh yang baik dengan mematuhi aturan yang berlaku,” ujar Fauzan.

SAPA menegaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap kegiatan pertambangan, termasuk galian C, harus memiliki izin resmi dari pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi pidana, denda, serta merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

BACA JUGA...  Kejari Sita Aset Terpidana Kasus Korupsi di Dinas Pertanian Bener Meriah 

Berita Terkait

Bendahara DPO, Setahun Lalu Tinggalkan Desa, Keuchik Jadi Tumbal
YARA Aceh Timur Soroti Praktik Pungli dan Pencemaran Lingkungan Akibat Illegal Drilling
Operasi Patuh Seulawah 2026, Polres Asel: Tindak Pelanggaran 510 Kali Teguran dan 25 Kali Tilang
Pria Bercadar Ditangkap Satreskrim Polres Aceh Barat 
AM2S Gedor PN Kuala Simpang, Soroti Kasus PT Semadam
Diduga Korupsi DD Rp. 800 Juta Lebih, Keuchik di Kluet Utara Ditahan Polisi 
Motor Kurir SPX Dicuri, DS Diamankan Polisi
Dua Bulan Terakhir, Polres Aceh Tengah Berhasil Bongkar 13 Kasus Narkotika dan Amankan 22 Tersangka

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 18:58 WIB

Bendahara DPO, Setahun Lalu Tinggalkan Desa, Keuchik Jadi Tumbal

Senin, 9 November 2026 - 17:10 WIB

YARA Aceh Timur Soroti Praktik Pungli dan Pencemaran Lingkungan Akibat Illegal Drilling

Senin, 9 November 2026 - 16:34 WIB

Operasi Patuh Seulawah 2026, Polres Asel: Tindak Pelanggaran 510 Kali Teguran dan 25 Kali Tilang

Jumat, 6 November 2026 - 17:56 WIB

Pria Bercadar Ditangkap Satreskrim Polres Aceh Barat 

Rabu, 4 November 2026 - 23:56 WIB

AM2S Gedor PN Kuala Simpang, Soroti Kasus PT Semadam

Berita Terbaru

OLAHRAGA

Bantai Lampung 4-1, Fahmi Abdillah Top Skor Sementara

Kamis, 12 Nov 2026 - 19:02 WIB