SPS Tolak Draft RUU Penyiaran, Minta DPR Tinjau Ulang

Kamis, 16 Mei 2024

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum SPS, Januar P. Ruswita.

Ketua Umum SPS, Januar P. Ruswita.

JAKARTA (MA) – Serikat Perusahaan Pers (SPS) menolak RUU Penyiaran yang sedang digodok oleh DPR RI.

Organisasi yang didirikan oleh tokoh-tokoh dan pendiri perusahaan-perusahaan pers nasional 8 Juni 1946 ini menilai, ada beberapa pasal yang bermasalah dan berpotensi mengekang kemerdekaan pers serta melemahkan fungsi pers sebagai bagian dari pilar
demokrasi.

Untuk itu SPS meminta agar DPR melakukan peninjauan ulang RUU Penyiaran. “Kemerdekaan pers adalah bagian dari marwah pers nasional yang harus kita jaga bersama. Kami menganggap RUU Penyiaran ini mengancam kebebasan pers,” ujar Ketua Umum SPS, Januar P. Ruswita.

BACA JUGA...  SPS Gelar Dialog Nasional Mencari Solusi Bagi Perusahaan Pers Lepas dari Ketergantungan Platform Digital Raksasa

Adapun pokok-pokok pernyataan terhadap draft RUU Penyiaran dari SPS adalah sebagai
berikut:

1. Draf RUU tentang perubahan atas UU Penyiaran (versi Maret 2024) yang beredar di masyarakat, dinilai mengancam kemerdekaan dan kebebasan pers.

2. Draf RUU Pasal 50 B ayat (2) menyebutkan dalam panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran memuat larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Hal ini
bertentangan dengan UU Pers pasal 4 ayat (2) yaitu terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

BACA JUGA...  Menyemai Harapan di Jakarta; Langkah Strategis Bupati Aceh Tamiang Menguatkan Sektor Pertanian

3. Draf RUU Pasal 8A ayat (1) menyebutkan bahwa KPI berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang Penyiaran. Kemudian Pasal 42 ayat (2) menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertentangan dengan UU Pers pasal 15 ayat (2) huruf C tentang salah satu tugas Dewan Pers, yaitu memberikan pertimbangan dan mengupayakan
penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Hal ini memperlihatkan adanya tumpang tindih kewenangan antara KPI dan Dewan Pers.

BACA JUGA...  Komisi X DPR Satu Suara Laksamana Malahayati Jadi Pahlawan Nasional

Berita Terkait

Lemhannas RI Dorong Ketahanan Nasional Jadi Prioritas Dunia
Dalami Teknik Olah TKP, Satreskrim Polres Sabang Gelar Pelatihan
Indonesia Bidik Kemitraan Strategis Migas di ADIPEC 2026
Ketua Umum SPS: AI Harus Jadi Pengungkit Bisnis Pers
Purbaya Mulai Mengimbangi Perhatian Publik terhadap Prabowo
Ngobras Bersama Kadiv Humas Polri, Isir: Percayalah, Masih Banyak Polisi Baik
Berkas Perkara PT GRS Dilimpahkan ke PN Serang
PWI Siap Gelar HPN 2027, Buka Ruang bagi Seluruh Konstituen Dewan Pers

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 21:46 WIB

Lemhannas RI Dorong Ketahanan Nasional Jadi Prioritas Dunia

Jumat, 6 November 2026 - 21:05 WIB

Dalami Teknik Olah TKP, Satreskrim Polres Sabang Gelar Pelatihan

Rabu, 4 November 2026 - 21:43 WIB

Indonesia Bidik Kemitraan Strategis Migas di ADIPEC 2026

Rabu, 23 September 2026 - 11:10 WIB

Ketua Umum SPS: AI Harus Jadi Pengungkit Bisnis Pers

Selasa, 22 September 2026 - 18:30 WIB

Purbaya Mulai Mengimbangi Perhatian Publik terhadap Prabowo

Berita Terbaru

Bupati Aceh Utara Ayah Wa saat memimpin acara persiapan Maulid Raya Pase dan Muzakarah Ulama yang berlangsung di ruang oproom Sekdakab Aceh Utara, Senin (16/11).

PEMERINTAHAN

Ayah Wa: Maulid Raya Pase dan Muzakarah Ulama Momentum Strategis

Senin, 16 Nov 2026 - 16:29 WIB