BANDA ACEH, (MA) – Setelah 100 Hari Memimpin Banda Aceh, Pj Walikota Bakri Siddiq terlihat hanya disibukkan dengan seremonial dan PNS saja, sementara program-program yang menyentuh rakyat seakan terabaikan begitu saja.
“Sangat disayangkan, selain pencitraan dan fokus kepada PNS, Pj Walikota Banda Aceh terlihat belum sama sekali mengoptimalkan program-program yang menyentuh rakyat. Hal itu bisa kita lihat berdasarkan data realisasi anggaran pemko Banda Aceh pada e-sp2d milik BPKK, persentase realisasi anggarannya didominasi oleh kegiatan aparatur saja, sementara program kerakyatan masih sangat kurang tersentuh,” ungkap ketua Barisan Pemuda Kota (BPK) Banda Aceh, Akmilul Fazlan kepada media lewat rilisnya, Selasa, 18 Oktober 2022.
Menurut BPK, salah satu indikator Pj Walikota kurang serius terkait program kerakyatan bisa dilihat dari persentase aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui dewan. “Hanya 50% aspirasi masyarakat melalui dewan yang diakomodir Pj Walikota. Ini menunjukkan Pj Walikota kurang perhatian terhadap aspirasi masyarakat. Program aspirasi yang sudah disampaikan ke dewan saja tidak sepenuhnya diakomodir, bagaimana dengan yang lainnya,” bebernya.
Dia menilai, salah satu persoalan banyak program kerakyatan terhambat realisasinya karena SPD kegiatan tersebut memang tidak dikeluarkan. “Bagaimana realisasi program kerakyatan dioptimalkan jika SPD terkait program kerakyatan dihambat. Pj Walikota tak perlu beretorika ini itu, masyarakat bisa lihat dan rasakan sendiri bagaimana realisasi program kerakyatan selama Pj Walikota Bakri Siddiq memimpin, jawabannya pasti sangat-sangat minim,” ujarnya.
Jika program kerakyatan itu tidak segera dimulai atau direalisasikan maka dipastikan tidak terealisasi, apalagi saat ini sudah bulan oktober. “Jadi, jika dilihat waktu yang tersedia, apabila tidak segera dimulai dapat dipastikan program-program kerakyatan akan tidak terealisasi. Apalagi saat ini sudah memasuki awal triwulan terakhir tahun anggaran 2022,” katanya.
Seharusnya, jika Pj Walikota memang komit, beberkan saja program kerakyatan dan keagamaan mana saja sudah berjalan, tidak bisa dijalankan, dihapus ataupun program aspirasi masyarakat mana yang diabaikan. “Masyarakat pengen lihat benar tidak Pj Walikota komit terhadap program kerakyatan dan keagamaan. Atau jangan-jangan sebatas omong kosong belaka,” tegasnya.(R).
