BANDA ACEH, (MA) – Kenaikan inflasi Banda Aceh menunjukkan bahwa Pj Walikota Banda Aceh telah gagal menjalankan amanah pemerintah pusat. Apalagi Presiden Jokowi secara tegas meminta pemerintah daerah mengendalikan Inflasi 2022 agar tidak melewati 5%”.
“Berdasarkan data BPS, kenaikan inflasi kota Banda Aceh sebesar 0,78 % pada september, sehingga membuat inflasi tahun kalender yaitu dilihat dari angka Desember 2021 dengan September 2022 sudah mencapai 5,73 persen, atau sudah melewati ambang batas yang di warning oleh presiden,” kata Ketua Gerakan Laskar Mahasiswa Kota (GLMK) Banda Aceh Roki Farma, lewat rilisnya, Selasa 4 Oktober 2022.
Hal ini belum lagi, tambahnya,”jika kita lihat inflasi tahun ke tahun atau YOY (september 2022 terhadap agustus 2021) yang telah menembus angka 7,85%. Ini menunjukkan bahwa inflasi di Banda Aceh sudah sangat memprihatinkan, dan pemko di bawah kepemimpinan Pj Walikota Bakri Siddiq jelas-jelas gagal dalam mengendalikan inflasi sebagaimana yang telah diamanahkan presiden,”ujarnya.
Menurut Roki, kondisi inflasi yang begitu tinggi di Banda Aceh membuat masyarakat kecil semakin menjerit dan susah. “Kegagalan pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq dalam mengendalikan inflasi berimplikasi kepada kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah,” katanya.
Hal yang lebih memilukan, ungkap Roki, selama 3 (tiga) bulan menjabat sebagai Pj Walikota Bakri Siddiq terlalu sibuk dengan pencitraan, padahal masyarakat sedang dalam kondisi sulit. “Sungguh miris ketika inflasi naik signifikan di Banda Aceh, Pj Walikota justru masih sibuk dengan pencitraan padahal masyarakat diambang kesulitan,” imbuhnya.
Roki menilai, sejauh ini tak terlihat sama sekali upaya kongkret dari pemko Banda Aceh baik itu dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat sebagaimana arahan presiden yang juga tertuang dalam surat edaran mendagri nomor 500/4825/SJ ataupun upaya menjaga stabilitas ketersediaan barang.
“Sampai saat ini 3 bulan menjabat sebagai sebagai Pj Walikota terkesan minim terobosan dan gebrakan, bahkan arahan-arahan pemerintah pusat untuk pengendalian inflasi maupun upaya kongkret untuk penguatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah juga tak kunjung dilakukan,”tuturnya.
Berdasarkan indikator kenaikan inflasi dan stabilitas ekonomi masyarakat, 3 bulan kepemimpinan Bakri Siddiq di Banda Aceh dapat dikatakan gagal dan berpotensi mencoreng citra pemerintah pusat di mata rakyat di ibukota Provinsi Aceh itu,” tegasnya.(Red).
