Sabang, (MA) – Sebagai dukungan terhadap pendidikan nasional Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Sabang, melaksanakan penyuluhan hukum bagaimana tata cara yang baik dalam pengelolaan dana BOS tahun 2022.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Choirun Parapat, SH, MH dalam rilis nomor : PR-13 /L.1.16/D.3.4/06/2022 yang diterima media ini mengatakan, bahwa pihaknya pada hari Kamis, 16 Juni 2022, Kejaksaan Negeri Sabang melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Dinas Pendidikan Kota Sabang.
Penyuluhan hukum terhadap terkait sosialisasi aspek hukum pengelolaan dana BOS bertempat di Aula Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Kota Sabang yang dihadiri oleh Kajari Sabang Choirun Parapat, SH., MH., Kasi Intel Jen Tanamal, SH., Kasi Pidsus Fri Wisdom S. Sumbayak, SH., Kasi Datun Yovi Iskandar, SH., serta Kadis Pendidikan Kota Sabang Desiana, S.Pd M.Pd.
“Pelaksanaan penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan Kejari Sabang, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bos serta memberikan materi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi,” kata Choirun Parapat, SH, MH.
Kajari Sabang menjelaskan, peserta yang hadir terdiri dari 34 Kepala Sekolah tingkat SMP dan SMA se Kota Sabang dan unsur Dinas Pendidikan Kota Sabang.
Menurut Kajari Sabang perlunya bagi para Kepala Sekolah untuk memahami secara utuh aturan-aturan terkait Dana Bos seperti Permendikbudristek No 2 tahun 2022, Perwal Kota Sabang, dan lain-lain, juga ditekankan kegiatan harus dilaksanakan secara benar, menghindari kegiatan-kegiatan fiktif, mempersiapkan bukti pertanggung jawaban serta pelaporan yang sudah berbasis IT., pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang Desiana, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi dimaksud dengan harapan agar semua Kepala Sekolah yang mengelola Dana Bos terhindar dari jerat hukum, sekaligus juga memberikan penguatan pengetahuan dalam pengelolaan Dana Bos, Sabang, 16 Juni 2022.
Dengan ada penyuluh hukum seperti ini tentunya pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan anggaran terutama pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Sehingga, akan jauh dari penyimpangan saat anggaran tersebut digunakan., ujar Desiana, S.Pd, M.Pd.
Laporan: Jalaluddin Zky
