Banda Aceh, (MA) – Pemerintah Aceh telah menyediakan anggaran untuk insan seni melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas menindaklanjuti dengan melakukan upaya perlindungan, pengembangan, pembinaan dan lain, upaya bagi pekerja seni Aceh. Seperti tertuang dalam surat Kepala Dinas Disbudpar no. BS 431/1009 tertanggal 31 Agustus 2021.
Lebih lengkap dijelaskan dalam surat tersebut bahwa, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara terus menerus melakukan upaya perlindungan, pengembangan pemanfaatan serta pembinaan seni budaya daerah khususnya di bidang kesenian, guna terwujudnya iklim kondusif bagi para pekerja seni untuk menghasilkan karya, menggali inspirasi menemukan ide serta konsep baru berbasis nilai tradisi yang berkharakter Aceh.
Pada point berikutnya, dalam rangka mengoptimalkan peran serta seniman. Direncanakanlah pelaksanaan musyawarah seniman, untuk menginventarisir potensi kesenian yang tersebar di seluruh Aceh.
Inilah cikal bakal dilaksanakannya Musyawarah Seniman Aceh, tanggal 6-7 Desember 2021, di Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Namun kenapa kemudian timbul banyak perbedaan pandangan pada pelaksanaan, ini patut disayangkan. Sehingga berujung ricuh, bahkan musyawarah dianggap tidak berjalan.
Kondisi ini ternyata menjadi keprihatinan oleh semua kalangan, termasuk insan seni dan pakar-pakar lainnya. Salah seorang seniman yang juga pegiat hukum, merasa sedih teman-teman masuk dalam situasi ini.
Saya tidak mau nama di sebutkan takut rekan-rekan, salah dalam menafsirkannya. Tapi seharusnya dinas mampu melakukan tugasnya secara baik, sehingga seniman tercinta tidak beradu satu sama lain dalam ring yang salah. Apalagi ini, ada 2 surat yang dikeluarkan oleh dinas yang sama, isinya berbeda.
Harapan kami, Pemerintah Aceh bersungguh-sungguh dalam melindungi pekerja seni dan menyiapkan wadah yang berkekuatan hukum. Pungkasnya.
Pada diskusi dengan beberapa insan seni yang beralamat di seputar kota Banda Aceh, minggu 12 Desember 2021.
Pekerja seni berharap, mari kita jujur dan ini menyangkut moral. Kalau dimaksud musyawarah, musyawarah jelas tidak terjadi. Tapi jika dimaksud musda, apa dasarnya secara hukum, hukum juga tidak ada jadi dari mana kita menilai cacat hukum atau tidak. Dan kalau musda sah maka harus segera dilantik, tapi jika tidak sah anggaran harus dikembalikan kepada kami biar kita buat musda yang sah.
Pekerja seni lain merasa heran, biasanya kami yang mengawasi pemerintah. Ini terbalik malah kami yang diadu, lembaga Dewan Kesenian Aceh sampai sekarang tidak jelas. Banyak lagi harapan lain yang disampaikan ke media ini termasuk pendataan seniman yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah, apa ada manfaatnya. Tutup para pekerja seni yang ikut berdiskusi saat itu.
Wartawan media ini telah berusaha melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui wa senin 13 Desember 2021 dini hari pukul 01.37, Terkait adanya 2 surat undangan yang ditujukan kepada orang yang berbeda, dengan agenda yang berbeda dalam sebuah kegiatan.
Tepat pukul 15.55 WIB di hari yang sama Senin 13 Desember 2021, Kepala Dinas Disbudpar Aceh Jamaluddin SE. M.Si. Ak memberi waktu untuk klarifikasi hal tersebut di ruang kerjanya di Banda Aceh. Berikut klarifikasinya :
“Benar ada 2 surat undangan untuk 2 sasaran yang berbeda dan ditanda tangani oleh jajaran saya atas perintah saya,” Kata Kadis menjawab klarifikasi wartawan media ini.
Karena regulasi terhadap Dewan Kesenian Aceh belum ada, “maka kita menggunakan AD/ART sebagai rujukannya untuk memilih Ketua Dewan Kesenian Aceh,” ujarnya.
Sedang undangan yang satunya adalah, untuk para Seniman melakukan musyawarah. Dan SC (Steering Committee) sudah janji, mampu melaksanakan sebaik mungkin dan menjamin tidak terjadi sesuatu pada musyawarah tersebut, ungkapnya Jamaluddin.
“Kita (Pemerintah Aceh) hanya memfasilitasi saja, kasihan kan potensi Seniman jangan sampai padam. Sekarang kami menunggu laporan SC, bagaimana hasil musyawarah dan Musda yang telah mereka laksanakan. Begitu juga tentang lembaga Dewan Kesenian Aceh, kami berharap kondisi yang kondusif dan mari sama-sama kita kawal dan kita jaga iklim yang sejuk untuk suksesnya cita-cita insan seni Aceh,” sebut Jamaluddin.
Menyangkut kegiatan pendataan Seniman, itu sangat berguna untuk data base seniman. Tentu bukan saja dipakai untuk data musyawarah, dia diperlukan misal pada tujuan promosi dan lain sebagainya.
Kata Kadis.
Menyangkut nomenklatur anggaran, arsip pendataan seniman dan beberapa hal lain yang masih perlu diklarifikasi. Kadis mempersilahkan menghubungi Kepala Bidang Bahasa dan Seni pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Ucap Kepala Dinas menutup klarifikasi media ini.[]
Laporan: Manaf
