Banda Aceh (MA)- Forum Pemuda Aceh (FPA) mempertanyakan kinerja Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang mulai beroperasi sejak tahun 2016 lalu, hingga kini dinilai belum mampu menunjukkan kinerja sesuai harapan publik,
“Lebih baik BPMA di hapuskan saja, sebab sama sekali kita tidak melihat kinerjanya selama ini. Kita juga bingung, apa yang telah dikerjakan BPMA untuk masyarakat Aceh walaupun lembaga ini lahir berkat implementasi dari Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Pasal 160 ayat (1) dan (2),” ungkap Ketua Koordinator Forum Pemuda Aceh Syarbaini dalam siaran persnya kepada media ini, Minggu 16 Februari 2020.
Menurutnya, kehadiran lembaga ini sejak awal diharapkan mampu meningkatkan kinerja produksi migas Aceh sehingga pendapatan Aceh dari Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) migas meningkat secara signifikan.
“Namun harapan tersebut justeru bertolak belakang dengan harapan publik, BPMA malah lebih banyak disorot soal fasilitas mewah yang diterima pegawainya. Seperti gaji, tunjangan, biaya asuransi dan sebagainya,” ujar Syarbaini.
Oleh karena itu, wajar jika banyak pihak mempertanyakan tata kelola dan kinerja manajemen BPMA. Publik menilai BPMA tidak transparan dalan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator industri migas di wilayah Aceh. Bagaimana kita dengan berbagai fasilitas mewah yang diterima oleh pegawai BPMA mulai dari gaji yang besar, tunjangan yang tinggi dan jasa asuransi kelas VIP, harusnya BPMA dapat menunjukkan kinerja gemilang,
“Sebetulnya dengan kehadiran BPMA, kita ingin melihat produksi migas Aceh dan penerimaan APBA dari sumber migas meningkat signifikan. Setidaknya grafik pendapatan Aceh dari TDBH migas dari tahun ke tahun terus meningkat. Tapi ekspektasi publik tersebut hingga kini belum mampu dijawab oleh BPMA. Padahal anggaran operasional lembaga ini sangat besar. Sehingga menjadi pembicaraan dilakangan masyarakat,” ujarnya.
“KIta berharap kepada Pemerintah Aceh supaya ada penjelasan khusus dari pihak BPMA terkait perkembangan migas di Aceh, Publik tentu ingin mendapatkan penjelasan keterbukaan terkait BPMA yang sama sekali tidak transfaran sehingga BPMA punya target untuk meningkatkan produksi migas pada tahun 2020 ini,” pinta Syarbaini.
Selain itu, kami juga menginginkan supaya Pemerintah Aceh harus serius mengontrol BPMA dalam menjalankan Tugasnya sebagai pengelola migas di Aceh,” tutup Ketua Koordinator FPA. (R)
