Kota Jantho (MA) – Bupat Aceh Besar Ir.H.Mawardi Ali, ketika memberi sambutannya dalam Acara Rapat Bersama Evaluasi antara Pemda Aceh Besar dengan Panitia Pembentukan Kabupaten Aceh Raya bertempat di Ruang UDKP Lhoknga, Senin 03 Januari 2020, kemarin.
Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa Pemda Aceh Besar sangat mendukung Pemekaran Kabupaten Aceh Besar menjadi salah satu Kabupaten Aceh Raya.
Menurutnya semua persyaratan administrasi untuk pemekaran tersebut dari pihak Pemda Aceh Besar telah kita lengkapi dan sudah kita sampaikan kepada panitia pemekaran Aceh Raya.
Bahwa selama sudah 20 tahun panitia dibawah kepemimpinan H.Muhammad Dahlan Sulaiman bekerja keras dengan segala bentuk pengorbanan hambatannya adalah diluar kewenangan panitia dan juga diluar kuasa dari pada Pemda Aceh Besar dan Provinsi Aceh.
Tetapi semata-mata letaknya pada adanya Moratorium dari Pemerintah RI. Oleh karena itu pada kesepatan ini kami selaku Bupati Aceh Besar atas nama Pemda Aceh Besar memberi apresiasi yang tinggi dan Penghargaan yang sebesar besarnya kepada H. Dahlan Sulaiman sebagai orang tua kita yang selama 20 tahun ini tidak henti dan tidak kenal lelah dengan melewati berbagai halangan dan rintangan terus memimpin tim kerjanya mempersiapkan berbagai persyaratan yang disesuaikan dengan UU dan sudah 3 kali berganti.
Mawardi Ali selaku Bupati Aceh Besar akan membantu sebesarnya pembentukan Kabupaten Aceh Raya termasuk perjuangan ke Pemerintah pusat dan penyediaan dana yang selama ini ditangani oleh panitia secara mandiri.
Dalam hal ini Pemda Aceh Besar tetap bersama sama dengan panitia pemekaran yang sudah ada dibawah pimpinan Dahlan Sulaiman.
Sementara itu H. Muhammad Dahlan Sulaiman selaku Ketua Umum panita Aceh Raya dalam laporannya disampaikan dan dibuat tertulis dalam 17 butir dua halaman penuh menguraikan bahwa perjuangan pembentukan Kabupaten Aceh Raya tidaklah mudah dibandingkan dengan pembentukan daerah otonomi baru lainnya khususnya di Aceh dan Indonesia Umumnya.
Semua hambatan ini datangnya bukan internal kepanitiaan, tetapi seluruhnya penyebab eksternal jika melihatnya hambatan itu mestinya panitia sudah lama berhenti dan bubar.
Apa lagi tanpa dukungan dana dari Pemerintah yang sebenarnya diamanahkan oleh Undang Udang.
Setelah berbagai masalah dan kesulitan teratasi terutama setelah Ir. Mawardi Ali menjabat Bupati dan Plt Gubernur Aceh dijabat Bapak Nova Iriansyah, semua kesulitan pada tingkat Kapupaten dan Provinsi Aceh oleh panitia berhasil diselesaikan dengan baik.
Namun setelah itu sampai dengan hari ini kita dihadapkan kepada kesulitan lain, terutama adalah ditutupnya kran Pemekaran untuk seluruh tanah air oleh Pemerintah RI.
Menurutnya dimana dua buah Peraturan Pemerintah (PP) yakni PP tentang desen besar penataan daerah (Desertada) dan PP tentang Detada yang merupakan amanah dari Undang Undang No.23 tahun 2014 tidak disahkan oleh oleh Presiden Joko Widodo yang menurut UU itu sendiri mestinya paling lambat disah pada tahun 2016,” ucap Dahlan Sulaiman.(R).
