Mualem : Forbes Harus Jadi Lokomotif Penuhi Hak dan Kewenangan Aceh

Rabu, 13 November 2019

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh, (MA) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), H. Muzakir Manaf sapaan akrab Mualem menyambut baik adanya penegasan dan kesepahaman (MoU) antara Forum Bersama (Forbes) DPR – DPD RI asal Aceh dengan Pemerintah Aceh.

Namun, kesepahaman ini wajib dimaknai dan bertujuan untuk memperkuat bargaining position (nilai tawar) Aceh dengan Pemerintah Pusat di Jakarta. Sebaliknya, jangan sampai kesepahaman (MoU) itu sebatas seremoni tanpa makna dan keberlanjutan. Bahkan, memiliki agenda politik tertentu dan terselubung, tegas Mualem melalui Juru bicaranya H Muhammad Saleh, Selasa (12/11) di Banda Aceh.

“Forbes DPR dan DPD RI, dapat lebih fokus dan maksimal untuk berjuang dan memenuhi sejumlah kewenangan Aceh berdasarkan MoU Helsinki dan UUPA, yang belum seluruhnya terwujud dan terlaksana di Aceh,” kata Mualem melalui Jubir PA H. Muhammad Saleh.

Itu sebabnya, kesepahaman tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan energi, guna mempercepat terwujud dan telaksananya seluruh kewenangan yang dimiliki Aceh.

“Selama ini, disadari atau tidak, antara Aceh dan Jakarta (Forbes DPR dan DPD RI), terkesan berjalan sendiri-sendiri. Bahkan, ada oknum yang bertindak dan bersikap kontra produktif dengan semangat MoU Helsinki dan UUPA yang telah dimiliki Aceh. Ke depan, sikap dan perbuatan itu jangan terulang dan terjadi lagi,” tegas Mualem, menginggatkan.

BACA JUGA...  Teror Warnai Pilkada Aceh, Rumah Datok Marlempang Ditembak OTK

Sebelumnya, Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT dan Ketua DPRA H. Dahlan Jamaluddin, SIP, atas nama Pemerintahan Aceh, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), terkait Pembangunan dan Penguatan Otonomi Khusus, Keistimewaan Aceh, dan Sinergisitas Pemerintahan Aceh dengan Pemerintahan RI bersama Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh.

MoU itu ditandatangani Ketua Forbes, H. Muhammad Nasir Djamil, SAg, M.Si bersama Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 11 November 2019.
Menurut Mualem, secara jujur harus diakui, peran dan fungsi Forbes DPR – DPD RI selama ini lemah, sehingga berbagai persoalan kewenangan yang dimiliki Aceh, terabaikan begitu saja dan menjadi terisolir. Bahkan, teramputasi secara sistematis.

Akibatnya, memunculkan berbagai sikap pro dan kontra dan berpotensi melahirkan konflik horizontal baru diinternal rakyat Aceh. Terutama dalam menafsir poin-poin MoU Helsinki dan UU No: 11/2006, tentang Pemerintah Aceh. Sebut Mualem.

“Itu jangan lagi terjadi. Mari kita isi perdamaian dengan segala kewenangan yang kita miliki, demi kejayaan dan kemakmuran rakyat Aceh dimasa mendatang,” himbau Mualem.

Sementara itu, Pemerintah Pusat yang di nilai Mualem, terkesan memang sengaja mengulur-ulur waktu untuk melimpahkan sejumlah kewenangan bagi Aceh, sehingga menimbulkan kejenuhan bagi rakyat Aceh.

BACA JUGA...  Hamdan Zoelva: Gugatan KLB Ilegal Deli Serdang di PTUN Kadaluarsa dan Tidak Berdasar Hukum, Ini 3 Alasannya

Jika pun ada, peran dan fungsi tersebut lebih dititik beratkan pada sektor alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur serta suprastruktur, sehingga tanpa sadar “terjebak” pada agenda rutin tahunan dan lima tahunan. Ujarnya.

” Ini juga penting untuk percepatan pembangunan di Aceh. Tapi, menepis kewenangan yang kita miliki merupakan sesuatu yang naif. Karena itu, saatnya kita kedepankan kewenangan sehingga kita mendapat hak jauh lebih besar,” tegas Mualem.

Lanjutnya, Inilah sejumlah agenda besar yang wajib diperjuangkan 13 anggota DPR dan 4 DPD RI mengenai kewenangan Aceh, yang selama cenderung dan relatif terabaikan. Libatkan semua potensi rakyat di Aceh maupun Indonesia. Baik partai politik, pengusaha, akademisi, Mahasiswa, Santri,aktivis,LSM, insan pers serta tokoh Aceh yang ada di berbagai kementerian, instansi. Bahkan luar negeri,” ajak Mualem melalui Jubir PA, H. Muhammad Saleh.

Dirinya meminta, lepaskan semua baju partai politik dan kepentingan kelompok yang sempit. Mari sama-sama kita berjuang dengan seluruh potensi yang ada, untuk memenuhi kewenangan Aceh yang masih belum terlaksana. Semua itu demi kemajuan dan kemakmuran rakyat Aceh yang wajib kita perjuangkan bersama sama.

Dikatakan Mualem, Sebenarnya semua tugas tadi merupakan kewajiban setiap anggota DPR RI dan DPD RI Asal Aceh.

BACA JUGA...  Martini di PAW dari Anggota DPR Aceh, Ini Sikap LSM Putroe Aceh 

Tentu ini bermakna, tanpa adanya Mou antara Forbes dan Pemerintah Aceh pun, tugas, peran dan fungsi tersebut wajib dilakukan anggota DPR RI bersama DPD RI Asal Aceh. Sebab, fungsi mereka memang memperjuangkan segala bentuk aspirasi rakyat dari daerah pemilihannya di setiap Daerah masing-masing yaitu Aceh.

“Mari membangun jalan dan jembatan serta gedung di Aceh, tentu juga perlu dan penting. Akan tetapi sungguh jauh lebih penting adalah bagaimana memperjuangkan segela sektor kewenangan yang dimiliki Aceh, merupakan suatu harapan rakyat Aceh menjadi suatu kewajiban mesti kita lakukan perjuangan secara aktif dan bersatu perspektif. Demi memperjuangkan dan kekhususan dan keistimewaan Aceh, jauh lebih penting. Ucapnya.

Dikarenakan, hak dan kewenangan Aceh sekarang bukanlah suatu bentuk hadiah, namun wajib diperjuangkan karena hal tersebut kita peroleh melalui darah, air mata, dan terakhir melalui Konsensus Politik Nota Kesepahaman Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka(GAM), Mou Helsinki pada 15 Agustus tahun 2005 sebagai Resolusi penyelesaian konflik bersenjata di Aceh, tahun 1976-2005 GAM dan RI di Aceh,” Ajak Mualem Eks Panglima TNA Sayab militer GAM. (Iqbal/ Ril ).

Berita Terkait

Saiful Bahri Terpilih Sebagai Geuchik Meunasah Panton Labu
PSI Aceh Dukung Sugiono Gantikan Gibran sebagai Wapres
DPC Gerindra Tangsel: Kita Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres
Iskandar Terpilih Ketua DPD II Partai Golkar Simeulue
8.000 Peserta Fun Walk Meriahkan HUT Ke 15 Partai NasDem di Banda Aceh
Mantan Senator Aceh Kecam Kekerasan di Tiro, Pelanggaran HAM Berpeluang Buka Internasionalisasi Isu Aceh
Tomas Asel Kritik Sikap Pengurus ABAS, Barsela atau Jadi Corong ALA
DPP Partai Aceh Gelar Pendidikan Politik, Cetak Kader Tangguh Ideologi

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:39 WIB

Saiful Bahri Terpilih Sebagai Geuchik Meunasah Panton Labu

Minggu, 15 November 2026 - 20:32 WIB

PSI Aceh Dukung Sugiono Gantikan Gibran sebagai Wapres

Minggu, 15 November 2026 - 20:28 WIB

DPC Gerindra Tangsel: Kita Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres

Selasa, 10 November 2026 - 23:41 WIB

Iskandar Terpilih Ketua DPD II Partai Golkar Simeulue

Senin, 9 November 2026 - 17:01 WIB

8.000 Peserta Fun Walk Meriahkan HUT Ke 15 Partai NasDem di Banda Aceh

Berita Terbaru

PEMERINTAHAN

Ayah Wa Dorong UMKM Bangkit Lewat Banpres

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:02 WIB

Bupati Aceh Utara H. Ismail A Jalil, SE., MM.

PEMERINTAHAN

Aceh Utara Siapkan Generasi Qur’ani Lewat MTQ

Kamis, 19 Nov 2026 - 21:51 WIB

PEMERINTAHAN

Real Art Bawa Juara Tari Daerah ke Panggung Nasional

Kamis, 19 Nov 2026 - 20:46 WIB

Bupati Aceh Utara H. Ismail A Jalil, SE., MM.

PEMERINTAHAN

Ayah Wa Respons Cepat Keluhan Warga yang Viral

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:48 WIB