Jakarta, (MA) – H Ruslan M Daud anggota DPR RI Dapil II Aceh, merupakan kader dari PKB mengatakan siap mengawal kinerja Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin Terhadap kebijakan nasional terkait pembangunan Aceh, yang disampaikan HRD kepada media rilisnya yang diterima melalui layanan pesan singkat Whatsapp ( WA ), Senin ( 21/10 ).
Dalam melaksanakan pembangunan nasional terkait keberlangsungan kelanjutan pembangunan Daerah Otonomi khususnya Aceh yang berbentuk Istimewa.
Ketua Umum PKB, H Muhaimin Iskandar kerap mengingatkan kita supaya selalu menjaga amanah rakyat yang telah memilih para kader PKB di daerah yang telah diberikan kepercayaan sebagai Perwakilan Daerah di Parlemen Senayan RI.
Berdasarkan Tugas Pokok Fungsi ( Tupoksi ) DPR RI,yaitu ada tiga kewenangan terbatas terdiri legislasi, penganggaran dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah, tentu dengan menitikberatkan pada pengawalan atau pengawasan agar pembangunan akan tepat sasaran berpihak kepada rakyat kecil, berkeadilan dan merata untuk seluruh rakyat pada pelosok Indonesia, termasuk Aceh tanpa diskriminasi,” sebut HRD.
H Ruslan M Daud anggota DPR RI Fraksi PKB menjelaskan, bahwa dia akan menjalan fungsi pengawasan secara maksimal dengan cara mengingatkan pemerintahan Jokowi – Ma’aruf, agar selalu melaksanakan program pemerintah ditingkat nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat Aceh.
Menurut data Badan Pusat Statistik ( BPS RI ), saat ini Aceh merupakan Provinsi termiskin di Sumatera dan nomor enam termiskin di Indonesia. Untuk itu, saya bersama PKB akan memberi masukan yang konstruktif sehingga angka kemiskinan Aceh bisa ditekan dengan menimalisir jumlah angka persentase secara bertahap,” Ujar H Ruslan, usai menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung MPR RI/DPR RI Jakarta.
Sesuai dengan Tupoksi saya sebagai anggota DPR RI dari Dapil Aceh 2, Insya Allah saya akan sampaikan kepada Pemerintah Jokowi agar membangun struktur ekonomi Aceh yang pada sektor produktif, mandiri dengan berdaya saing potensi nilai ekonomis, sebagaimana tertuang dalam visi-misinya, jelasnya eks Direktur Acheh World Trade Center (AWTC) itu.
Selanjutnya HRD menambahkan, bahwa secara geografis Aceh terletak di jalur lalulintas dunia, karena itu pasar Aceh berpotensi tidak hanya untuk pasar domestik akan tetapi juga pasar International di jalur selat malaka.
“Karena itu kedepan saya akan mendorong kebijakan pembangunan prasarana dan infrastruktur publik yang dibangun, tentu harus mendukung konektivitas hubungan perdagangan Aceh dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Myanmar, India khususnya kepulauan Andaman, Nikobar dan Juga India daratan serta beberapa Negara lainnya,” sebut HRD
Dikatakan, Hal ini tentu sesuai dengan Visi-Misi Bapak Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin, apa yang sudah disampaikan saat pidato pelantikan beliau tadi, dimana fokusnya adalah membangun infrastruktur dan fasilitas memadai akan menghubungkan sistem konektivitas ekonomi rakyat secara langsung tanpa hambatan.
HRD mengapresiasi atas itikad Bapak Presiden Jokowi yang selama ini telah berupaya melakukan kerja sama dengan India dalam rangka mewujudkan program pembangunan antar pulau-pulau terluar wilayah pada perbatasan Indonesia.
“Sebagai perwakilan rakyat Aceh di DPR RI, tentu secara maksimal akan saya coba mendorong lebih optimal lagi agar terwujud percepatan konektivitas dagang antara Aceh dan India,” ujarnya.
Lanjutnya, Sebagaimana diketahui bawah Koordinasi Kementerian Luar Negeri Pemerintah Indonesia sudah membentuk tim khusus yang saat ini sedang bekerja untuk menciptakan ruang hukum, ekonomi, dan politik, sehinga dalam waktu yang tidak lama lagi, kerja sama ekonomi antara Aceh dengan India, Malaysia, Thailand dan negara-negara lainnya dengan Aceh dapat terwujud.
Disamping itu lanjut HRD, dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,tidak hanya cukup dengan ketersedian pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, jembatan, Irigasi maupun sarana dan prasarana lain-lainnya.
“Akan tetapi juga dibutuhkan peningkatan akses permodalan kepada para pelaku ekonomi mikro dan makro, kecil dan menengah dalam upaya mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat disetiap daerah seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Maroke yang Adil dan Makmur,” imbunya HRD.
Dikatakannya lagi, terwujud pertumbuhan pendapatan kesejahteraan perkapita masyarakat bisa stabil dan kondusif dengan sumber lapangan kerja hingga perekonomian rakyat Aceh hingga ke rakyat Papua tidak stagnan perekonomian dan tidak terjadi inflansi, tentu bisa menekan angka persentase garis kemiskinan. Tutup Ruslan M Daud Anggota DPR RI Asal Aceh. (Iqbal).
