Banda Aceh(ADC) – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Acehr, mengelar rapat paripurna penyampaian penjelasan dan penyerahan secara resmi Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kota (RAPBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Paripurna yang berlangsung di gedung utama Dewan Kota tersebut, dipimpin lansung Ketua DPRK Banda Aceh, Arif Fadillah, S.I.KOM, MM, Senin 22 Oktober 2018.
Dalam sambutannya, Arif Fadillah menyampaikan terkait mekanisme pelaksanaan kinerja pemerintah, dalam proses pengusulan R-APBK yang disampaikan eksekutif. Untuk kemudian dibahas kembali oleh legislatif melalui badan anggaran dewan bersama dengan Tim anggaran pemerintah Kota (TAPK).
“Pembahasan ini juga, akan dilakukan oleh komisi-komisi dewan dengan SKPK atau dengan mitra kerjanya masing–masing, sehingga pada akhirnya, dapat disepakati bersama antara Walikota dan DPRK Banda Aceh dan untuk selanjutnya, dapat disahkan menjadi Qanun APBK Banda Aceh tahun anggaran 2019,” ungkap Arif.
Ia juga menambahkan, R-APBK 2019 yang diusulkan pemerintah Kota Banda Aceh, hendaknya sudah mengambarkan kondisi keuangan pemerintah kota yang berimbang. “Benar dan wajar serta sesuai dengan azas-azas transparansi dan akuntabilitas”.
“Kami berharap, muatan R-APBK Banda Aceh 2019 dapat mengakomodir dan menyelaraskan dengan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam visi-misi walikota Banda Aceh priode 2017-2022, untuk mewujudkan kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah,” harapnya.
Pemerintah dan DPRK Banda Aceh, berkomitmen untuk menjadikan Banda Aceh sebagai daerah yang mempunya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Maka kata Arif, yang selalu menjadi tolak ukur dan sorotan masyarakat adalah peruntukan dan pengunaan anggaran pemerintah kota.
“Saat inilah kita tunjukkan dan buktikan komitmen tersebut, secara bersunguh-sungguh, sehingga nantinya akan tumbuh kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah kota Banda Aceh. Dan mereka juga akan ikut serta berpartisipasi aktif untuk mendukung program kegiatan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah,” tutur Arif Fadillah.
Dalam rapat tersebut, Walikota Banda Aceh, menyerahkan R-APBK tahun anggaran 2019, kepada DPRK untuk dibahas secara bersama sama. Turut Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Walikota Banda Aceh Aminullah Usman, Wakil Walikota Banda Aceh Zainal Arifin, Segenap Pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh serta perangkat SKPK Banda Aceh. (Ahmad Fadil)
